JAKARTA, HarianBernas.com– Badan Direksi Bank Dunia (World Bank) setujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan senilai 400 juta dolar AS untuk menaikan pendapatan pajak dan perkuat mutu belanja Indonesia, Jumat(3/6).
“Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” terang Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves melalui keterangan tertulis, Jumat.
Penerima keuntungan terbesar dari pengumpulan dan pembelanjaan adalah rakyat Indonesia, yaitu langsung merasakan kegunaan dari pembangunan jalan, meluasnya pasokan listrik, layanan kesehatan di daerah pedesaan, dan program air bersih di kota,imbuh Rodrigo.
Pinjaman senilai 400 juta dolar AS dapat digunakan untuk menyokong usaha pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan sehingga meningkatkan pendapatan belanja negara.
Dibandingkan negara lain di kawasan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia paling rendah, yaitu 13,1 persen pada 2015 dengan rasio pajak terhadap PDB, 10,8 persen.
Berpijak dari rasio pendapatan PDB yang rendah, belanja publik kurang dapat menyokong rencana pembangunan Indonesia sekitar 16,9 persen dari PDB pada 2014. Lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia sebesar 28 persen.
Karena kurangnya anggaran investasi, defisit infrastruktur yang besar terjadi dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial sehingga menaikkan kemiskinan.
Program pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan hanyalah tahap pertama dari rangkaian pembiayaan anggaran yang diusulkan untuk perbaikan komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, serta penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak.
“Pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha lebih intensif, jelas, dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi. Hal ini tidak mudah, tapi penting dilaksanakan karena kurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas,” terang Ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Ndiame Diop.
Langkah reformasi ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi serta memberi tanda kepada investor terkait keterbukaan dunia usaha, imbuh Ndiame Diop .
