SLEMAN,HarianBernas.com–Keberadaan Burung Punglor pada saat ini terancam punah. Populasi satwa yang dijadikan identitas Kabupaten Sleman ini jumlahnya semakin berkurang. Di sisi lain, upaya penangkaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman bersama masyarakat, belum juga membuahkan hasil.
“Karakter burung yang gampang stres menjadikan proses tangkar sering kali gagal. Kami sebenarnya sudah mendorong masyarakat untuk melakukan penangkaran. Tapi tidak mudah karena karakter Burung Punglor ternyata mudah stres,” kata Kabid Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman, Sugeng Riyanta di Pres Room Humas Sleman, Jumat(20/11).
Dilihat dari hasil analisa, menurunnya populasi punglor kemungkinan dipengaruhi faktor habitat. Burung yang dikenal dengan sebutan anis merah ini paling cocok hidup di areal perkebunan salak varietas Jawa. Sementara sekarang ini, nyaris sudah tidak ada lahan yang ditanami salak Jawa. Kebanyakan, lahan perkebunan ditanami salak jenis pondoh.
Upaya mengembalikan habitat punglor di alam pernah dilakukan sekitar lima tahun lalu, dengan membuat demplot perkebunan salak di wilayah Kecamatan Pakem. Tapi usaha itu ternyata juga tidak berhasil. Ke depan, BLH akan kembali mencoba melakukan penangkaran. Lokasi kandangnya telah disiapkan di sekitar Perumahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Sleman. “Tapi rencana ini masih berskala kecil. Kami siapkan sepasang Burung Punglor untuk ditangkarkan oleh warga,” kata Sugeng.
Ironisnya, meski sudah ditetapkan sebagai fauna identitas daerah berdasar SK Bupati No.93/SK.KDH/A/1999, Burung Punglor bukan merupakan hewan yang dilindungi. Pihak pemerintah daerah Sleman juga belum berencana mengusulkan ke pusat, agar burung itu dijadikan satwa lindung.
Kasubag Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jogja, Edy Mintaryanto mengatakan, jika menetapkan suatu satwa menjadi identitas kabupaten, seharusnya pemda bersangkutan membuat aturan pelestarian dan perlindungan binatang tersebut. Agar hasilnya efektif, sebaiknya usulan menjadikan Burung Punglor sebagai satwa terancam punah diajukan ke pusat.
“Kalau peraturannya berlaku secara nasional, kami bisa menindak secara hukum jika ada pelanggaran. Tapi jika dibuat di tingkat Kabupaten atau desa, aturan hanya berlaku di daerah itu,” terang Edy. Edy juga mengungkapkan, jual-beli satwa punglor selama ini marak di pasaran. Namun pihaknya tidak bisa mengambil tindakan karena burung itu bukan termasuk satwa yang dilindungi. Untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada langkah konkret pelestarian satwa tersebut.
