JOGJA, HarianBernas.com, — Kadipaten Pura Pakulaman sampai saat ini belum mempublikasikan paugeran (peraturan) terkait suksesi pengangkatan Adipati bertahta (Paku Alam). Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, paugeran Pura Pakulamanan harus publish.
Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto mengatakan mekanisme pangangkatan Paku Alam (PA) perlu diketahui masyarakat. Sebab, Adipati yang bertahta bukan hanya menjadi raja di Puro Pakualaman namun secara otomatis akan menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) DIY. “Itu amanah UUK,” ujar Arif, Selasa (24/11).
Keharusan Pakualaman mempublikasikan paugeran terdapat di UUK Pasal 43 ayat 1 dan 2, bab XIV tentang Ketentuan Lain-lain. Pasal itu berbunyi Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertahta dan Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertahta perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten. Hasil penyempurnaan dan penyesuaian peraturan itu diumumkan ke masyarakat.
Arif mengatakan meski penetapan Adipati Paku Alam tidak dibatasi waktu namun perlu jabatan Wakil Gubernur merupakan jabatan publik yang harus segera terisi, “Jadi publik harus tahu.” kata politisi PAN itu.
Ia menyatakan parlemen akan melakukan verifikasi calon wakil gubernur yang diajukan Pakualaman, yang tak lain adalah Adipati Paku Alam yang bertahta nantinya. Arif mengakui situasi yang terjadi di Pakualaman saat ini belum memungkinkan memproses wakil gubernur secepatnya. “Keluarga besar Pakualaman harus berembuk yang terbaik.” ujar Inung-sapaan akrab Arif Noor Hartanto.
Puro Pakualaman telah menunjuk putra sulung PA IX, Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo (KBPH) Suryodilogo menjadi calon penerus tahta Pakualaman. Bahkan jumenengan atau penobatan Suryodilogo tinggal menentukan waktu yang tepat. “Kami sedang mempersiapkan (jumenengan) nya,” kata Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Pakualaman, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Tjondrokusumo, melalui sambungan telepon.
Dia juga menanggapi enteng terkait kewajiban melakukan publikasi paugeran pengangkatan Adipati Pakualam. Saat ini pihak Puro tengah menyiapkannya tinggal menentukan waktu tepat untuk mempublikasikan. “Pasti kita publikasikan, semua sedang kita persiapkan,” katanya.
Namun begitu penobatan Suryodilogo ini belum semua kerabat Pakualaman menyetujuinya, terutama dari pihak saudara tiri almarhum PA IX, yakni Anglingkusumo. Menantu Anglingkusumo, KPH Wiroyudho menyesalkan penobatan Suryodilogo sebagai Pangeran Pati, disaat masih dalam masa berkabung wafatnya PA IX, bahkan dilakukan satu jam sebelum almarhum Sri Paduka Paku Alam Ambarkusumo mangkat. “Dan dilakukan secara tertutup, tanpa melibatkan semua keluarga.” ujar Wiroyudho.
Bahkan dirinya menilai penobatan Suryodilogo cacat hukum. Ia mengatakan selama ini tidak ada aturan baku yang tertulis dalam penentuan Adipati Paku Alam. Proses jumenengan yang berlaku selama ini sesuai adat, tata krama dan kebiasaan, melalui musyawarah dewan keluarga Pakualaman. “Harusnya penobatan menunggu setelah habis masa berkabung lalu dilaksanakan musyawarah atau sidang keluarga,” tandas dia (*)
