JAKARTA, HarianBernas.com — Gara-gara namanya tak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), seorang warga calon pemilih di Keerom, Papua memukul Ketua KPPS. Hal itu dipicu ketika warga tersebut menanyakan mengapa namanya tidak tercantum dalam DPT dan dijawab oleh Ketua KPPS bahwa hal itu bukan wewenangnya.
“Secara keseluruhan kondisi keamanan di Tanah Air menjelang pelaksanaan Pilkada aman. Hanya ada satu kejadian menonjol di mana seorang Ketua KPPS dipukul calon pemilih karena namanya tak tercantum dalam DPT,” kata Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti usai mengikuti rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (9/12).
Dari 269 kabupaten/kota yang sedianya menggelar pilkada serentak, Rabu kemarin, ada lima daerah yang tidak bisa melaksanakan Pilkada Serentak, Rabu (9/12) ini. Kelima daerah yang menunda pelaksanaan Pilkada sehari menjelang pencoblosan adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pematangsiantar di Sumatera Utara, Kabupaten Simalungung di Sumatera Utara, Kota Manado di Sulawesi Utara dan Kabupaten Fak-Fak di Papua Barat.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo di Tanggerang, Banten, penundaan bukan kesalahan KPU, karena penyelenggara sudah menyiapkan hingga 99 persen. Namun karena ada masalah hukum maka proses pilkada ditunda. Dia berharap penundaan (Pilkada) di lima tempat ini nggak berlangsung lama.
Menurut Kapolri, personel polisi yang dikerahkan untuk mengamankan 246.576 TPS dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yakni 192.901 orang. Pengamanan dibantu oleh TNI sebanyak 11.000 personel. Dalam acara video conference untuk memantau pelaksanaan pilkada, turut hadir Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Anton Charliyan, Asisten Operasional Kapolri Irjen Unggung.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghormati proses hukum yang mengakibatkan penundaan Pilkada di lima daerah. Ia menargetkan, penundaan Pilkada di lima daerah tersebut bisa selesai dalam kurun waktu 21 hari. Namun, Kementerian Dalam Negeri menargetkan dapat selesai dalam waktu 14 hari, sehingga proses penghitungan suara secara nasional bisa sama, begitu juga penetapan pemenang.
Karena adanya penundaan itu, maka daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis, otomatis dijabat oleh Pjs. “Kami harapkan agar proses hukum bisa berjalan sesuai aturan dan Pilkada terlaksana tanpa ada masalah,” kata Mendagri.
Mengenai bebas bersyarat yang menjadi masalah, menurut Mendagri, hal itu memiliki banyak tafsiran. Namun hakim memiliki kebijakan lain dan pemerintah menghormati itu.
Anggota KPU RI Hadar sebelumnya mengatakan bahwa untuk Pilkada di Kalimantan Tengah dan Fak-Fak ditunda karena salah satu calon yang terlibat masalah hukum mengajukan kasasi. Sedangkan dengan Pemantangsiantar, Simalungun dan Manado ditunda dan meminta putusan segera dari MA.
PT TUN memutuskan perkara yang diajukan Pasangan calon Pilkada Kalteng Ujang Iskandar dan Jawawi serta pasangan calon Pilkada Kabupaten Fak-Fak Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman. PT TUN mengabulkan permohonan seluruhnya sehingga pasangan Ujang-Jawawi dan Donatus-Abdul dinyatakan berhak ikut pilkada. Sementara untuk Kota Pematangsiantar, Kota Manado dan Kabupaten Simalungung, PT TUN mengeluarkan putusan sela hingga menunggu keputusan KPU yang mencoret pasangan Serfenov Sirait-Parlindungan Sinaga di pilkada Pematangsiantar, Jimmy Romba Rogi-Bobby Daud di pilkada Kota Manado dan JR Siragih-Amran Sinaga di pilkada Simalungung.
