YOGYAKARTA, BERNAS.ID – DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan (controlling) terkait kesungguhan pelaksanaan program-program Pemkot Jogja. Mereka akan melakukan Cross-Check untuk mengetahui kenyataan pelaksanaan program di lapangan.
Demikian respons dari legislatif terhadap jawaban Walikota Jogja Hasto Wardoyo atas Pandangan Umum, yang menyinggung progres program – program Pemkot Jogja.
Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja, Sinarbiyat Nujanat menekankan bahwa setelah tahapan penyampaian jawaban Walikota, seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) beserta jajaran pimpinan dewan harus bergerak cepat untuk melakukan cross-check langsung ke tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Baca Juga : Pansus KLA DPRD Kota Yogyakarta Soroti Soal Klitih hingga Daycare
“Saya kira DPRD melalui alat-alat kelengkapan perlu kemudian mensinkronkan dengan realisasi kondisi di lapangan, apakah memang jawaban itu betul-betul sudah sesuai dengan kondisi di lapangan,” ucap Sinarbiyat saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Fraksi di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Senin (25/5/2026).
“Apakah masing-masing OPD itu betul-betul faktanya memang sudah melaksanakan dan merealisasikan apa yang dituangkan dalam jawaban Walikota tadi,” lanjut Sinarbiyat.
Menurut Sinarbiyat, langkah proaktif berupa peninjauan dan konfirmasi langsung ke lapangan ini sangat krusial dilakukan sebelum melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pembahasan anggaran yang lebih mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lebih lanjut, politisi senior ini menjelaskan mengenai alur kedewanan yang akan ditempuh setelah proses cross-check OPD ini rampung. “Ya, habis tahapan ini kan nanti pembahasan di Badan Anggaran. Setelah dari Banggar selesai dan mengambil kesimpulan, barulah kemudian keputusan tersebut akan dibawa dan ditetapkan di dalam Rapat Paripurna,” urainya merinci tahapan regulasi yang kini sudah mulai berjalan normal kembali.
Di sisi lain, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dalam jawaban atas pandangan umum fraksi memaparkan sejumlah komitmen strategis dan capaian program prioritas yang tengah dijalankan oleh Pemkot Jogja. Fokus utama yang disoroti meliputi penguatan mutu pendidikan, pemberdayaan ekonomi lokal, penanganan darurat sampah, hingga ketertiban kota.
“Dalam sektor pendidikan dan ekonomi, Pemkot Jogja berkomitmen penuh mendukung program sekolah Tunas Unggul guna mendongkrak kualitas pendidikan dasar secara merata. Sementara untuk penguatan UMKM, Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM terus memfasilitasi akses permodalan perbankan, pelatihan keahlian, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro, ” ucapnya.
Terkait isu krusial persampahan, Hasto menjelaskan strategi penanganan hulu-hilir melalui optimalisasi gerakan hulu lewat program Masyakarat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) demi memangkas volume sampah harian rumah tangga hingga 50 persen.
Baca Juga : Gebyar Sumpah Pemuda Jogja, Wakil Walikota Ingin Gerakan Pemuda Kampung Dibangkitkan
Sedangkan untuk rencana jangka panjang, Pemkot Jogja bersiap mengintegrasikan pengelolaan sampah regional melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama Pemerintah DIY yang membutuhkan pasokan hingga 1.000 ton sampah per hari.
Hasto juga menguraikan langkah konkret manajemen lalu lintas melalui sistem one-way, penertiban parkir digital, serta penegakan ketertiban umum di kawasan sumbu filosofi Malioboro oleh Satpol PP. Termasuk di dalamnya ialah pengawasan ketat jam malam anak serta penertiban rumah kos melalui Perda Pondokan Nomor 1 Tahun 2017 serta program Gerakan Sapaan Anak Kos (Gesak).
Pemkot Jogja pun memastikan komitmennya dalam memperkuat regulasi perlindungan anak dari kekerasan, penanganan darurat layanan daycare, pengembangan literasi digital siber, hingga pengendalian alih fungsi lahan pertanian perkotaan (urban farming) melalui insentif bagi petani milenial di tengah penyusutan lahan baku sawah kota yang kini hanya tersisa sekitar 16 hektar. (age)
