JAKARTA, HarianBernas.com– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli akan menyusun konsep jembatan udara logistik untuk konsep lanjutan tol laut guna menekan harga kebutuhan pokok di Kawasan Timur Indonesia, Senin (30/5).
“Kami minta Pak Deputi Ridwan merancang konsep jembatan udara logistik. Tol laut berhasil, harga di pelabuhan memang turun, tapi di pedalaman, pegunungan, belum turun karena transportasinya tak memadai,” terang Rizal.
Seusai rapat koordinasi tentang tol laut, Rizal segera meminta Ridwan Djamaluddin, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman untuk secepatnya merancang konsep jembatan udara logistik untuk lanjutan program tol laut.
Tol laut memang berhasil menurunkan harga kebutuhan pokok di Indonesia timur, khususnya di Kepulauan Maluku hingga 49 persen. Namun, untuk mencapai wilayah pedalaman atau pegunungan masih begitu sulit, akibatnya harga masih cukup tinggi.
“Ini akan dirancang, memang perlu subsidi supaya harganya turun,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ridwan mengaku akan segera merancang konsep jembatan udara logistik yang diinstruksikan Rizal Ramli. Dampak tol laut menurunkan harga kebutuhan pokok memang belum bisa dirasakan hingga ke daerah pedalaman.
Setelah berkoordinasi, pihaknya berencana menggunakan tiga unit pesawat Hercules untuk mengirim barang-barang menuju pedalaman. Kami sudah melakukan simulasi untuk mengangkut semen ke Puncak Jaya yang harganya mencapai Rp1 juta per sak, diangkut pakai Hercules dari Sorong, papar Ridwan.
Di Jakarta, lanjut Ridwan, harga semen sekitar Rp65.000 per sak, tapi harganya naik hingga dua kali lipat hingga Rp125.000 per sak ketika tiba di Sorong dan mencapai hingga Rp1 juta per sak di Puncak Jaya.
“Hercules itu daya tampungnya 13,5 ton. Kalau berangkat PP (pergi pulang) tiga jam biayanya Rp30 juta, maka dihitung simulasi harganya di Puncak Timika bisa jadi Rp375.000-Rp500.000 per sak,” tambahnya.
Meski belum menghitung biaya operasional, Ridwan mengungkapkan konsep utama dari jembatan udara ini, yaitu pengerahan semua aset negara untuk kepentingan masyarakat. Untuk perizinan rute perintis dengan Kementerian Perhubungan, akan dibicarakan lagi kebijakannya agar ukuran penerbangan dapat lebih besar.
