JAKARTA, HarianBernas.com – Ketua SETARA Institute, Hendardi sependapat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Pembubaran HTI merupakan langkah yang tepat dan legal, sepanjang dilakukan melalui proses yudisial yang akuntabel dan dengan argumentasi sebagaimana dikemukakan oleh Kapolri. yakni mengganggu ketertiban sosial, potensi memicu konflik horizontal sebagaimana direpresentasikan dengan penolakan kuat Banser NU, dan mengancam ideologi Pancasila karena agenda yang diusung adalah khilafah, suatu sistem politik dan pemerintahan yang bertentangan dengan Pancasila,” kata Hendardi dalam rilis yang diterima HarianBernas.com pada Selasa (2/5).
Hendardi menerangkan, berbagai studi dan praktik di beberapa negara, ideologi khilafah yang disertai pandangan keagamaan eksklusif, takfiri (gemar mengkafirkan pihak yang berbeda) telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat. Bahkan, lanjut dia di beberapa negara, organisasi Hizbut Tahrir telah dilarang seperti di Yordania, Irak, dan sebagainya.
Menurutnya, secara fisik, HTI tidak melakukan kekerasan, tetapi gerakan pemikirannya yang secara massif dan sistematis telah merasuk ke sebagian warga negara Indonesia, khususnya melalui kampus-kampus dan majelis-majelis keagamaan, telah dianggap mengancam kebhinekaaan, sistem politik demokrasi, dan Pancasila, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Dia menerangkan, gagasan pembubaran HTI merupakan eksperimentasi penerapan prinsip margin of appreciation dalam disiplin hak asasi manusia.
“Kebebasan berserikat dalam bentuk organisasi masyarakat seperti HTI dijamin oleh Konstitusi RI. Akan tetapi, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka HTI sahih untuk dibatasi perkembangannya,” kata Hendardi.
Hendardi menerangkan, pemikiran HTI tidak bisa diberangus karena kebebasan berpikir bukan hak yang bisa dibatasi. Tetapi, lanjut dia, Pemerintah dan penegak hukum bisa melakukan pembatasan penyebarannya.
Dia menambahkan, jika penyebarannya yang dibatasi maka orang-orang yang menganut pandangan keagamaan dan pandang politik seperti HTI tidak bisa dipidanakan, hanya tindakan penyebarannya yang bisa dibatasi. Secara teknis, kata dia, pembubaran ormasnya pun sangat dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam UU 17/2013 tentang Ormas.
“Pada Pasal 59-78 mengatur larangan bagi ormas, ancaman sanksi, pembekuan organisasi, hingga mekanisme pembubaran dan mekanisme untuk menyoal pembubaran itu, jika organisasi yang dibubarkan tidak menerima tindakan hukum negara,” ujar Hendardi.
Hendardi juga menjelaskan, opsi pembubaran adalah salah satu cara menghalau pengaruh destruktif HTI. Menurutnya, gerakan kebudayaan yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan mainstream dan moderat, bisa menjadi opsi pelengkap untuk memoderasi pandangan keagamaan pengikut HTI. (Arif K Fadholy)
