Bernas.id – Tadinya Sultan tak berkehendak membangun jalan tol di dalam kota Jogjakarta. Tapi akhirnya Sultan luluh juga. Sultan menyarankan, ?Kalau mau buat jalan tol juga silakan. Tapi buat di atas Selokan Mataram,? demikian ujar Sultan minggu lalu. Mengapa tiba-tiba Sultan luluh terhadap pembangunan jalan tol ini? Padahal awalnya Sultan, berkeras menolaknya. Sampai-samai kementerian PU PR berjanji akan mengajak masyarakat setempat dan Sultan untuk berdialog sebelumnya. ?Kami akan cari solusinya, yang ditolak kan jika menggunakan lahan yang sudah ada,? ujar Direktur Jendreal Bina Marga Kementrian PU PR, Ari Setiadi Moerwanto, suatu saat.
Sultan tentu punya alasan tersendiri untuk menolak pembangunan jalan tol dalam kota Jogjakarta pada awalnya. Sama halnya dengan Wali Kota Surabaya yang menolak adanya jalan tol hingga kini di dalam kota Surabaya, Sultan tak ingin rakyat atau penduduk Jogjakarta harus membayar jika menggunakan jalan, termasuk jalan tol. Selain itu, beliau juga berasalan tidak ingin pembangunan jalan tol nantinya mengganggu tata ruang yang sudah ada. Juga tidak ingin pembangunan jalan tol ini akan berakibat buruk pada perekonomian rakyat setempat. ?Saya tidak setuju adanya jalan tol, karena rakyat tidak mendapatkan apa-apa, diperlebar silakan, tapi jangan di tol (jangan dijadikan tol). Tol sing untung ming (menguntungkan) yang membuat tol, tapi rakyat di sekelilingnya (tidak dapat apa-apa) karena jalan ditutup,? terang Sultan.
Alasan Sultan ini sangat dimengerti. Coba lihat jalan-jalan tol di dalam kota Jakarta, sebagai contoh. Semua macet dan harus antre berlama-lama jika hendak memasuki jalan tol. Setelah sampai di dalam jalan tol juga jangan berharap akan lancar, banyakan macetnya dibanding dengan lancarnya. Padahal sudah berbayar. Jadi apa sebenarnya keuntungan memasuki jalan tol tersebut? Disamping itu apakah Jogjakarta sudah mendesak dibangun jalan tol? Jangan sampai karena kepentingan segelintir pengusaha, kita mengorbankan kenyamanan orang banyak.
?Karena jarak tempat wisata di Jogja itu kan kurang lebih dua jam ya. Buat turis, waktu dua jam itu bisa diterima tidak,? alasan Ari lagi.
Jika alasan tempat wisata di Jogja berjauhan, bukankah itu merupakan potensi lainnya bagi Jogja untuk mebangun sentra-sentra pariwisata baru, berupa desa wisata di antara ke dua lokasi pariwisata yang berjauhan tersebut? Selain itu, pada dasarnya pembangunan jalan tol itu dimaksudkan untuk memperlancar arus barang yang menggunakan kendaraan lebih besar. Jadi bukan untuk mempercepat angkutan orang. Jika hendak mempercepat angkutan orang, maka salah satu solusinya adalah dengan membangun sistem transportasi dalam kota yang baik. Bukan dengan membangun jalan tol.
Hal serupa juga ditegaskan oleh Danang Parikesit, pengamat transportasi. Danang mengungkapkan, bahwa meningkatnya nilai ekonomi dengan adanya jalan tol maksudnya adalah masyarakat yang ada di sekitar jalan tol dapat meningkatkan hasil produksinya karena dapat dibawa dengan menggunakan kendaraan yang ukurannya lebih besar. Dengan demikian manfaat jalan tol tersebut lebih kepada peningkatan produksi. Bukan untuk mempersingkat waktu.
Mengenai melunaknya Sultan dengan menawarkan trase jalan tol di atas Selokan Mataram, Danang menilai, mungkin karena Sultan selama ini belum menerima proposal yang lengkap dan dapat meyakinkan beliau bahwa pembangunan jalan itu tol itu dapat dipastikan menguntungkan rakyat Jogja. Bukan sebaliknya. Jujur saja, kata Danang lebih lanjut, bahwa sampai sekarang belum dibicarakan dimana sebaiknya trase jalan tol itu. Yang sudah pasti, Jogja itu kekurangan lahan terbuka hijau. Selain itu jika menggunakan bidang Selokan Mataram, maka perlu dikaji lebih mendalam, apakah tidak berpengaruh nantinya terhadap aliran Selokan Mataram tersebut jika dibangun tiang pancang di atasnya. Selain itu apakah sudah dipikirkan terhadap kebersihannya? Bagaimana nanti kalau tiang-tiang pancang itu mengganggu aliran Selokan Mataram? Bagaimana dengan estetika kota jika ada tiang pancang di sepanjang Selokan Mataram? Hal lain lagi, bukankah Selokan Mataram itu sudah menjadi semacam heritage bagi rakyat Jogja, mengingat sejarah pembangunannya?
Selokan Mataram
Selokan Mataram yang dibangun pada tahun 1944 ini merupakan salah satu keberhasilan diplomasi Sultan H IX dengan Jepang yang saat itu menjajah Indonesia dan terkenal dengan program kerja paksanya, romusha. Saat itu Sultan berpendapat, salah satu cara untuk menyelamatkan penduduk Jogja dari paksaan untuk menjadi romusha adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka. Sehingga Jepang tidak bisa begitu saja memerintahkan masyarakat Jogja untuk bekerja paksa dibawah kendali Jepang, karena sudah memiliki pekerjaan lain.
Di samping itu, Sultan juga mempunyai alasan yang kuat, bahwa mengingat kondisi Jogja, maka dengan adanya Selokan Mataram ini, akan banyak daerah sekitarnya yang akan terairi sawahnya. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perekonomian masyarakat setempat, juga akan memberikan kontribusi yang positif bagi Jepang.
Maka Jepang setuju. Dimulailah penggalian selokan sepanjang 31,2 km yang menghubungkan Kali Opak dan Kali Progo. Selokan atau kala ini dikenal dengan nama Kanal Yoshiro atau kita kenal sekrang dengan Selokan Mataram. Selokan yang membentang dari Ancol hingga Kalasan ini mampu mengairi lahan pertanian seluas 15.734 hektar saat itu. Kanal atau selokan yang berfungsi sebagai saluran irigasi ini menghubungkan Kali Progo di barat pada koordinat 7.6656 LS, 110.2673 BT pada elevasi 168 m dpl (di atas permukaan laut), dan sungai Opak di Timur pada koordinat 7.7675 LS dan 110,4840 BT Selokan ini memiliki kemirinag elevasi 38 M. Karena berfungsi sebagai saluran irigasi, Seokan Mataram ini memiliki satu unit bendungan, tiga jaringan irigasi utama, satu terowongan di bawah satu dusun, 9 unit enguras, unit sadap di 85 lokasi, unit suplesi di 24 lokasi, unit penyaring 5 lokasi, 3 terowongan di bawah sungai, 24 talang, dan membelah 18 pemukiman.
Dalam perkembangannya Selokan Mataram ini sudah beberapa kali mengalami perbaikan atau renovasi, yaitu pada tahun 1950, 1980, dan terakhir pada tahun 2008.
