JAKARTA, Bernas.id – Sinergi pemerintah pusat dan daerah, menjadi bagian penting untuk menyamakan perumusan kebijakan di bidang microfinance sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan keuangan mikro pada sektor ekonomi tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha dalam penanggulangan kemiskinan, dan usaha mikro kecil tidak dapat dilepaskan dengan kelembagaan keuangan mikro.
“Indonesia akan maju apabila bersinergi dengan daerah. Daerah ini pasti provinsi, Gubernur, Bupati, Walikota, dan pimpinan kepala Bapak/Ibu Desa. Jangan lupa peranan Bank Pembangunan Daerah (BPD), karena kita bicara kesejahteraan daerah. BPD harus banyak perannya, harus mereformasi dan juga merevolusi dirinya,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Mardiasmo.
Mardiasmo juga memaparkan, bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan program kredit ultra mikro yang diperuntukkan kepada masyarakat bawah agar bisa tetap berusaha dan terlibat dalam perekonomian nasional. Program kredit ultra mikro menjadi salah satu program yang penting terkait dengan daya beli, sebab program ini menjadi modal awal masyarakat kelompok bawah terhadap lembaga keuangan.
“Karena walaupun kita datang dengan Rp1,5 triliun tahun ini dan tahun depan Rp2,5 triliun, tapi kita sebagai koordinator fund tidak bisa melaksanakan sendiri. Kita juga mengundang termasuk Pemda, BPD nya untuk bisa berjalan sehingga memberikan dengan skema dana bergulir dan ini yang betul-betul dibutuhkan rakyat (yang membutuhkan pinjaman) dibawah 10 juta,” ungkapnya.
