JAKARTA,BERNAS.ID – Beberapa kader PDI Perjuangan mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang merupakan presiden yang diusung dan kader PDI Perjuangan juga.
Ada apakah dengan PDIP dan kebijakan Jokowi tersebut ?
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago melihat, presiden tidak tunduk pada konstitusi, mengabaikan putusan MA.
Partai besutan Megawati tersebut dianggap mungkin sudah mulai siuman, mereka sudah harus kembali ke agenda perjuangan bersama rakyat. Tidak melulu harus ikut agenda kekuasaan, kan ngak harus tegak lurus terus sama presiden, kader PDIP ada juga yang rasional dan commen sense.
” Saya pikir PDI Perjuangan menolak karena bertentangan dengan suara kebatinan mereka, sebagai partai yang punya platform ideologis partai wong cilik,” ujar Pangi, kepada Bernas.id, Jumat (15/5/2020).
Untuk diketahui, kritikan datang dari mantan aktivis 98 Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, serta Arteria Dahlan, Effendi Simbolon bahkan gubernur Jateng dan Ketua PDIP Solo yang juga Walikota FX Rudy. Selain itu ada Ribka Tjiptaning.
Ditambahkan Pangi, PDIP kembali ke khitah perjuangannya sebagai partai wong cilik yang memilih bersama rakyat, menangis dan senang bersama rakyat, kenaikan BPJS jelas rakyat menangis.
Lebih lanjut Pangi meragukan komitmen Jokowi sebagai presiden membantu rakyat, yang sudah dan beban makin berat.
“Makin dibebankan lagi dengan kenaikan iuran premi BPJS, ini presiden ngawur. Rugi kita punya presiden, sudah habis 24 triliun untuk memilih menjadi presiden, hasilnya kita dapat pemimpin yang tidak pro rakyat. Menyedihkan,” sesal Pangi Syarwi.(fir)
