BERNAS.ID JAKARTA– Beberapa orang salah mengira bahwa, Kartu Prakerja diibaratkan sebagai bantuan sosial.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari meluruskan, Kartu Prakerja adalah semacam beasiswa untuk mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi yang bisa dipilih sendiri oleh peserta.
“Program inovasi ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin memajukan SDM Indonesia,”ujarnya dalam seminar KAGAMA Inkubasi Bisnis XIII: Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/07/2020), secara daring.
Kartu Prakerja merupakan inovasi program baru untuk menambah program-program peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Program tersebut memanfaatkan dana APBN, yang mana uang tersebut langsung diterima oleh peserta dalam bentuk uang pelatihan dan insentif.
Melalui Kartu Prakerja ini pula, untuk pertamakalinya pemerintah mengimplementasikan programnya melalui e-marketplace.
“Ada fitur-fitur e-marketplace yang bermanfaat untuk digunakan, salah satunya adalah dapat memperlihatkan aspek transparansi dalam pelaksanaan program,”
“Bisa terlihat barang yang dijual, siapa yang menjual, harganya apa, silabusnya apa saja, siapa pelatihnya, semua ada di situ. Kami juga meminta semua peserta jujur dalam mengikuti, sehingga program ini benar-benar diakses oleh mereka yang membutuhkan,”ujar Denni.
Program ini diserahkan sepenuhnya ke peserta, sehingga mereka untuk memilih dan bersuara. Artinya, peserta bisa memilih sendiri pelatihan yang sesuai minat dan bakat mereka.
Para peserta diberikan kesempatan untuk bersuara melalui fitur rating program pelatihan. Jika merasa tidak puas, peserta mungkin akan memberikan rate yang rendah pada program pelatihan yang diikutinya.
Fitur ini sekaligus memberikan masukan kepada penyedia pelatihan untuk memperbaiki atau menyempurnakan pelatihan berikutnya.
“Jadi kalau biasanya pemerintah yang mengawasi dan memberi nilai. Kali ini para pesertanya sendiri yang menjadi juri. Mereka yang bisa menilai relevan atau tidaknya pelatihan, bukan pejabat,”
“Ini pun bermanfaat bagi pemerintah, supaya mereka cepat mendapatkan feedback atas pelaksanaan programnya, sehingga mereka bisa terus melakukan penyempurnaan,”ungkap alumnus Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM angkatan 1997 ini.
Inovasi berikutnya ada pada proses pendaftaran. Untuk pertamakalinya, pendaftaran program pemerintah dilaksanakan secara mandiri dan inklusif.
Kartu Prakerja kata Denni, bisa diakses tanpa perantara. Dalam hal ini, tidak ada persyaratan untuk menyertakan surat dari pemerintah setempat terkait izin dan sebagainya.
Lembaga pelatihan untuk peserta Kartu Prakerja juga inklusif. Pihaknya terbuka bagi semua lembaga yang ingin menyumbangkan pelatihan.
“Lembaga pelatihan yang ada itu inklusif, memberikan jenis-jenis latihan yang beragam, dan kompetitif.
“Rate dari peserta akan menentukan berhasil atau tidaknya pelatihan mereka, sehingga mereka terpacu untuk memperbaiki edukasi, pendekatan, metode, dan sebagainya dari pelatihan itu,”tutur perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini.
Selanjutnya ada inovasi juga di mitra pembayaran. Selain Bank BNI, peserta sudah bisa menggunkan e-money untuk membayar atau menerima uang untuk mendukung gerakan cashless society.
Prinsip transparansi, terbuka, adil, bersaing, efektif, dan efisiensi sudah terhimpun semua di Kartu Prakerja.
“Dalam waktu kurang dari 3 bulan kita sudah bisa merengkuh Indonesia. Digitalisasi inilah yang bisa memeratakan Indonesia dalam waktu cepat. Sampai sekarang kami melayani 680.000 penerima,”pungkasnya.
Dari 680.000 penerima, 58 persen diantaranya merupakan pekerja yang diPHK, 35 persen pencari kerja, 6 persen adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, dan 1 persen pelaku usaha kecil dan mikro.
“Perpres sudah menyatakan pencari kerja yang ingin meningkatkan kompetensi boleh mendaftar. Namun, karena ada Covid-19, maka pekerja di-PHK dan dirumahkan lebih diprioritaskan. Selain itu, penerima Kartu Prakerja ini adalah orang-orang di luar penerima bantuan sosial,”jelasnya.
Denni lanjut menjelaskan, Kartu Prakerja melakukan penyesuaian selama pandemi. Dalam kebijakan Kartu Prakerja, pihaknya akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk insentif, khususnya kepada keluarga kelas menengah.
Lanjut Denni menerangkan, 143.000 diantara total jumlah penerima Kartu Prakerja merupakan rekomendasi dari Kemenaker dan BPJS Ketengakerjaan.
Sebuah lembaga survei telah melakukan pengumpulan suara terkait kepuasan penerima manfaat Kartu Prakerja. Hasil menunjukkan bahwa, 79 persen peserta tidak mengalami kesulitan mendaftar, 50 persen membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mendaftar.
Sementara dari sisi indentitas penerima, hasil survei dari Kartu Prakerja menunjukkan bahwa, 91 persen penerima memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA/SMK ke atas.
Selanjutnya dari segi usia, 88 persen diantaranya berusia 18-34 tahun, yang artinya peserta tergolong usia produktif dan memiliki perjalanan masa depan yang masih panjang.
“Pesertanya masih muda, sudah jelas yang perlu kita dorong adalah kemandirian, peningkatan etos kerja, dan disiplin. Melihat rentang usianya, sudah selayaknya mereka memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi digital bagaimana pun tantangannya,”tutur lulusan University of Colorado itu.
Saat ini, sudah ada 166 lembaga yang memberikan 2700 pelatihan dalam program Kartu Prakerja.
Terkait kepuasan program Kartu Prakerja, 92 persen peserta mengaku pelatihan yang diberikan efektif meningkatkan kompetensi mereka, serta 94 persen mengatakan pelatihan sudah bervariasi.
Kemudian 96 persen program Kartu Prakerja tidak mubadzir, 76 persen peserta mau berlatih lagi saat beasiswanya sudah habis, 99 persen peserta membaca silabus terlebih dahulu, dan 97 persen setuju Kartu Prakerja memiliki fitur semi bansos selama pandemi.[]
[7/12, 9:31 AM] Hasannudin M. Kholil: Rilis 2
Ganjar Dorong Lahirnya Entrepreneur Lewat Kartu Prakerja
SEMARANG – Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19 diprediksi akan memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi para pencari kerja.
Jatuhnya perekonomian Indonesia yang menyebabkan terjadinya PHK karyawan di mana-mana, semakin mendorong pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran.
“Semoga saja Kartu Prakerja bisa menjadi solusi. Memang perjalanannya tidak mudah dan butuh penyempurnaan,” ujar Ketua Umum PP KAGAMA sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Hal tersebut dia sampaikan dalam seminar KAGAMA Inkubasi Bisnis XIII: Kupas Tuntas Kartu Prakerja, pada Sabtu (11/7/2020), secara daring.
Ganjar memaparkan jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 di Jawa Tengah.
Sampai pada minggu ke 3 bulan Juni 2020, di sektor industri terdapat 435 perusahaan dengan jumlah 362.765 orang tenaga kerja.
Kemudian sektor UMKM yang terdampak ada 25.436, sektor pariwisata ada 1621 dengan jumlah tenaga kerja 17.672 orang.
Dia menambahkan, Provinsi Jawa Tengah sudah mendapatkan alokasi Kartu Prakerja dari pemerintah pusat, sebanyak 421.705.
Dari gelombang I-III, sudah menyerap 51.129 orang. Angka ini baru 12,12 persen dari kuota yang ada di Jateng.
“Kartu Prakerja di masa pandemi kita prioritaskan untuk mereka yang diPHK dan dirumahkan.”
“Saya sampaikan ke kawan-kawan di Jateng, masih ada kesempatan untuk berkembang lewat Kartu Prakerja,” tutur alumnus Fakultas Hukum UGM ini.
Apa yang disampaikan Ganjar ini, ternyata selaras dengan survey TNP2K terhadap program Kartu Prakerja, sebanyak 82% peserta adalah tidak bekerja.
Dari peserta yang mengikuti program kartu prakerja di Jawa Tengah, sebanyak 45.227 orang atau 88,45% adalah berusia 18 sd 35 tahun. Sementara 32.792 orang atau 64,14% adalah berpendidikan SMA/SMK.
Data ini menunjukkan bahwa ternyata peserta program kartu prakerja adalah generasi muda berpendidikan SMA sederajat.
Generasi ini merupakan generasi yang melek digital dan masuk kategori usia produktif.
“Namun, untuk mereka yang kesuliaan mengakses digital, kami melakukan beberapa pendampingan (untuk mendaftar di web kartu prakerja).”
“Bagi mereka yang tidak bisa mendaftar ke pusat, kami arahkan untuk mendaftar melalui Disnaker provinsi, supaya mereka bisa mendapatkan haknya,” kata Ganjar.
Setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pihaknya berinisiatif ikut serta dalam kebijakan Kartu Prakerja di tingkat daerah.
Program kartu prakerja ini sejak diluncurkan bulan April 2020, telah menjangkau peserta di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan jumlah terbanyak ada di kota Semarang sebanyak 5003 peserta (9%).
Menurut Ganjar, memang harus ada upaya untuk menjembatani, agar pelaksanaan Kartu Prakerja ini bisa sesuai harapan.
“Kartu Prakerja ini lebih berorientasi pada upaya pengembangan jiwa-jiwa entrepreneur. Kita dorong mereka untuk bisa membangun usaha sendiri. Semoga makin banyak entrepreneur dari Kartu Prakerja,” jelasnya.
Besar harapan Ganjar, entrepreneur dari Kartu Prakerja ini bisa membangun jejaring atau membuat suatu ikatan alumni, yang memberikan value chain sampai akhirnya bisa melahirkan produk bersama.[]
