JAKARTA.BERNAS.ID – Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pekerja migran. Pasalnya, hak-hak dasar mereka dan keluarganya amat memprihatinkan.
Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kurang mendapat perhatian. Padahal para pekerja migran yang berjuang menafkahi keluarganya dari negeri orang adalah “pahlawan”. Ini karena mereka ikut berkontribusi meningkatkan pundi-pundi devisa negara.
“Pertanyaannya ada apa dengan pembangunan ekonomi regional? Utamanya pembangunan pertanian,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani dalam sambutan pembukaan pada Webinar Series Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Selasa (6/10/2020).
Menurut Dwi Listyawardani, hingga saat ini sumber nafkah penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian. Meski bergeser ke industri dewasa ini, tapi pembangunan tetap berbasis pertanian.
Dari fakta yang ada, menurut Dwi, kini sektor pertanian tidak lagi diminati oleh generasi saat ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang layak, mereka lebih memilih menjadi pekerja migran. Padahal, kondisi ini akan menjadi masalah dari aspek kependudukan.
Lebih lanjut Dwi mengatakan, saat ini struktur penduduk belum dipertimbangkan sebagai potensi produktifitas. Sebagai potensi yang akan berpengaruh pada capaian bonus demografi. Di bagian lain penjelasannya, Dwi mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Dwi.
Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat “blue print” kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional. Tapi lebih kepada spesifik kedaerahan.
Diakui Dwi, hingga kini pengetahuan masyarakat, termasuk pejabat, tentang pembangunan berwawasan kependudukan masih terbatas. “Untuk itu kami akan fasilitasi pemahaman tentang pembangunan berwawasan kependudukan hingga ke tingkat daerah,” tutup Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dwi Listyawardani. (van)
