SLEMAN, BERNAS.ID – Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY sangat merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat termasuk larangan mudik lebaran pada tahun 2021 ini membuat para pelaku usaha bidang transportasi darat sepi pendapatan.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DIY, Hantoro mengaku, pada dasarnya perusahaan jasa transporatasi akan patuh dengan kebijakan larangan mudik lebaran, demi mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Hanya saja, Organda meminta agar pemerintah benar-benar melakukan kontrol terhadap mobilitas masyarakat sehingga tidak kemudian menyalahkan angkutan umum. Padahal, sebagian perusahaan telah berhenti beroperasi.
“Jangan sampai, sesudah (mudik) dilarang, tapi kasus Covid-19 tetap naik karena banyak pergerakan masyarakat yang tidak terpantau,” ucap Hantoro kepada wartawan di Sleman, Minggu (18/4/2021) malam.
Selain itu, pihaknya juga mengaku selama pandemi Covid-19, Organda DIY belum pernah menerima stimulus apapun dari pemerintah, meskipun sangat terdampak pandemi.
“Sebetulnya kami tidak akan nyadong terus, tetapi berilah kami ruang untuk bergerak,” pintanya.
Menurut Hantoro, dengan adanya kebijakan yang melonggarkan bagi para pelaku usaha jasa transportasi, maka setidaknya mereka bisa mengoperasikan 1-2 kendaraan setiap harinya.
Pemerintah, kata dia, semestinya juga lebih menekankan kepada masyarakat dalam beradaptasi dengan kenormalan baru. Mengingat, tidak ada satu pun pihak yang bisa memastikan waktu pandemi Covid-19 akan berakhir
“Makanya kita harus beradaptasi,” tegasnya.
Sementara Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid berpendapat bahwa saat ini situasinya memang serba salah. Di satu sisi, pemulihan ekonomi perlu dilakukan. Namun di sisi lain, kesehatan masyarakat juga menjadi prioritas.
“Kalau (mudik) tidak dilarang, penyakit juga bisa tambah tinggi”
Oleh karenanya, Arsjad menilai perlu adanya pengorbanan agar situasi membaik, dengan bersabar hingga program vaksinasi selesai.
“Kita harus memiliki kesehatan dulu, baru bisa bangkit ekonominya,” anggapnya.
Lebih lanjut, pria yang juga komisaris salah satu perusahaan transportasi berbasis online ini menyampaikan bahwa Kadin sebagai mitra pemerintah akan mengupayakan vaksinasi mandiri atau gotong-royong. Nantinya, masing-masing perusahaan membiayai sendiri vaksinasi bagi pekerjanya, sehingga tidak membebani APBN. (Tri)
