JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Sosial Tri Rismaharini, mengungkapkan dirinya menghadapi berbagai masalah terkait dengan bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial. Sepanjang masa jabatannya sebagai Mensos, masalah terbesar yang ia temui yakni adanya data ganda penerima bansos dan skema program yang berbelit yang telah dilaporkan KPK, BPKP, dan BPK kepadanya.
“Bahwa sejak awal saya menjabat itu memang banyak sekali permasalahan. KPK, BPKP, dan BPK menemukan masalah tentang keakuratan data yang ada di Kemensos,” papar Risma pada webinar bertajuk Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional yang digelar pada hari Kamis (12/8).
Tidak hanya itu, masalah lain terkait bansos yang Risma temukan adalah mengenai temuan data tidak akurat dengan kenyataan di lapangan. Menurutnya, keakuratan data sangat penting agar pemerintah dapat menyalurkan 3 program bansos kepada masyarakat dengan tepat dan akurat.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan, terdapat sekitar 193.002.816 total penerima bansos. Jumlah tersebut merupakan data penerima bantuan dari Kemensos yang terdiri dari Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Pandemi Memburuk, Pemerintah Persilakan SD Tatap Muka
Akan tetapi, setelah Risma menelusuri dan melakukan perbaikan data, penerima bansos sempat menyusut menjadi 155.898.896 orang. Jadi sebelumnya, terdapat data ganda penerima bantuan sosial sekitar 38 juta jiwa dan beberapa diantaranya, lanjut Risma, memang telah menerima bantuan sosial ganda.
“Dari data itu ketahuan memang ada beberapa nama yang kemudian menerima bantuan sosial ganda,” ujar Risma.
Risma juga menyatakan, pihaknya senantiasa melakukan koreksi dan pembaruan data agar tidak ada kekeliruan maupun data ganda dalam pendistribusian bansos Kemensos. Hingga 30 Juni, data penerima bansos dipangkas 53 juta total data ganda dan penerima bansos berkurang menjadi 139.477.527 jiwa.
Pada proses penyaluran dan pendistribusian bansos, Risma juga menemui adanya kendala seperti pungutan liar (pungli), penerima bansos yang tak tepat sasaran, hingga harga sembako untuk BPNT yang melebihi dengan harga eceran tertinggi (HET).
“Dari masalah itu akan saya buat mekanisme baru. Data akan dipadankan dengan data Dukcapil dan dilakukan keterbukaan informasi penerima bantuan,” kata Risma.
Sebagai Menteri Sosial yang relatif cukup baru, Menduduki kursi Mensos sejak Desember 2020, Risma kerap terjun langsung ke lapangan untuk memantau kinerja bawahannya termasuk saat Kemensos menyalurkan bansos bagi masyarakat terdampak virus corona. Risma yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Surabaya ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial pada bulan Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bansos Covid-19.
