JAKARTA, BERNAS.ID – DPR RI mengkritik kebijakan seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemendikbudristek karena hanya merekrut sebanyak 200 ribu setiap tahunnya. Jika memakai model seperti itu, 1 juta guru akan membutuhkan waktu 10 tahun.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda merasa pesimis target rekrutmen 1 juta guru tersebut akan terpenuhi karena akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk memenuhi target 1 juta guru. “Ini bukan terobosan, modelnya begini satu juta bisa terisi dalam tempo 10 tahun kalau setahun hanya merekrut 200 ribu guru honorer,” kata Huda dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (27/11/2021).
Baca Juga 100 Ribu Guru Honorer Jadi PPPK, Menteri Nadiem: Porsi Terus Bertambah
Ia menyebut Pemerintah perlu merombak kebijakan rekrutmen guru tersebut agar satu juta guru tak hanya jadi slogan. Perombakan kebijakan harus segera dilaksanakan sebelum tahap rekrutmen guru PPPK akan kembali dilakukan mulai tahun depan. “Semangat kami di Komisi X sudah dari awal satu juta itu ya totally bisa diangkat tahun 2021 ini, itu yang saya kira harus direspons Kemendikbudristek,” ucapnya.
Syaiful menganggap pemerintah sekarang ini secara umum tak sepenuh hati terhadap nasib guru honorer. Ia menganggap narasi Nadiem soal guru berkualitas seolah-olah meremehkan kualitas para guru. Menurutnya, Nadiem juga mengabaikan nasib guru honorer K2 yang harus melalui seleksi ketat meski telah mengabdi lama sebagai guru. “Kalau kita lihat dari seleksi tahap pertama, dari konten saja sudah terlalu tinggi bagi guru senior kita,” ucapnya.
Ia pun mendorong Pemerintah agar mengubah kebijakan rekrutmen guru PPPK. Ia juga meminta Kemendikbudristek dan Kemenpan-RB mengangkat pada guru senior K2, tanpa melalui seleksi. “Maunya saya sederhana, Kemendikbud bilang ke BKN dan Kemenpan RB, tolong guru-guru existing karena lama pengabdian, karena umur senior, dan sudah masuk kategori K2 tersisa tolong angkat semuanya,” tukasnya. (jat)
