JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai bisa melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden beserta sekutunya dan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menengahi pertikaian konflik militer di Ukraina. Hal itu dianggap menjadi langkah terakhir jika berbagai upaya diplomasi lain sudah ditempuh tetapi belum membuahkan hasil sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar pada November mendatang.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, usulan supaya Jokowi terlibat langsung menjadi penengah dalam persoalan itu adalah jalan terakhir jika AS dan Rusia masih tetap berseteru terkait konflik di Ukraina. Dia mengatakan, yang dikhawatirkan adalah jika atmosfer perselisihan itu sampai terseret dan mempengaruhi agenda KTT G20.
“Langkah terakhir, bila diperlukan Menlu (Retno Marsudi) dapat meminta Presiden untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Putin dan Presiden Joe Biden agar konflik segera diakhiri demi kemanusiaan dan keselamatan serta perekonomian dunia,” kata Hikmahanto, Kamis (24/3/2022).
Baca juga: Melihat Akar Permasalahan Antara Rusia dan Ukraina
Menurut Hikmahanto, dengan terjadinya konflik di Ukraina maka menjadi ujian bagi politik luar negeri dan prinsip diplomasi Indonesia supaya tidak terpengaruh dengan persoalan itu, tetapi juga harus bisa memberikan jalan keluar. Sebab saat ini Indonesia memegang kepresidenan G20 dan keputusan apapun yang diambil dipastikan menjadi sorotan dunia.
“Indonesia pun menjadi medan tarik menarik bagi konflik Rusia dengan AS dan sekutunya mengingat Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 bukan November mendatang,” ujarnya.
Menurut Hikmahanto, langkah lain dalam diplomasi yang bisa ditempuh Indonesia terkait permasalahan itu Kementerian Luar Negeri harus bertindak menjadi juru damai atas konflik itu.
Baca juga: NU Serukan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina
“Kemenlu bisa meminta perwakilan Indonesia di AS dan negara-negara sekutunya untuk mengidentifikasi apa yang diminta terhadap Rusia. Sementara perwakilan Indonesia di Rusia melakukan hal yang sama,” ucap Hikmahanto.
Selanjutnya, kata Hikmahanto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merumuskan solusi yang tepat untuk ditawarkan baik ke AS dan sekutunya dan ke Rusia berdasarkan masukan dari perwakilan Indonesia.
Taktik diplomasi lainnya menurut Hikmahanto adalah Menlu Retno atau utusan khusus harus melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang alik untuk membicarakan jalan keluar yang ditawarkan oleh Indonesia. Pada tahapan ini prinsip aktif dalam diplomasi Indonesia harus diwujudkan sebaik mungkin sebagai upaya mengelola dan mencari jalan keluar penyelesaian konflik itu.
KTT G20 ke-17 itu rencananya akan digelar di Bali pada 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Tiga agenda utama yang akan dibahas dalam KTT G20 itu adalah arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.
Amerika Serikat dan Blok Barat saat ini dalam posisi mendukung Ukraina. Sedangkan China dan India mendukung Rusia.
Ketegangan akibat peperangan di Ukraina pun meluas karena baik Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya saling menjatuhkan sanksi.
AS dan Blok Barat meminta supaya Indonesia mempertimbangkan kembali untuk mengundang Rusia dalam KTT G20 pada November mendatang. Bahkan Polandia secara terang-terangan mengusulkan kepada AS supaya diizinkan menggantikan keanggotaan Rusia di KTT G20.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengancam tidak akan hadir jika Indonesia tetap mengundang Rusia ke KTT G20. Sebab, selama ini Australia menjadi bagian dari pakta pertukaran informasi intelijen The Five Eyes yang melibatkan Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah G20 telah mengundang Putin ke Konferensi Tingkat Tinggi itu yang akan digelar di Bali pada November mendatang.
“Tergantung banyak hal, termasuk situasi Covid yang semakin membaik. Tapi, sejauh ini ya niatnya datang,” katanya kepada wartawan.
Vorobieva mengatakan, dengan upaya untuk mendepak Rusia dari forum G20 justru tidak akan membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Malah menurut dia jika Rusia maka pemecahan masalah perekonomian akan semakin sulit.
“Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang sedang diterapkan tidak hanya di Indonesia, tetapi begitu banyak negara di dunia oleh Barat,” kata Vorobieva.
Pemerintah China kemarin juga menyatakan menolak saran supaya Rusia tidak diikutsertakan dalam KTT G20. Menurut mereka Rusia adalah anggota penting G20.
“G20 adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional. Rusia adalah anggota penting, dan tidak ada anggota yang berhak mengusir negara lain,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin. (den)
