JAKARTA, BERNAS.ID – Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) tak mensyaratkan vaksinasi Covid-19 kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM). Ketentuan pelaksanaan PTM mengacu kepada SKB 4 Menteri (Surat Keputusan Bersama yang berlaku mulai 21 Desember) Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti mengatakan, tidak boleh ada penambahan syarat yang tidak sesuai dengan SKB 4 menteri. “Vaksinasi peserta didik tidak pernah menjadi syarat penyelenggaraan maupun keikutsertaan peserta didik pada PTM,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (28/3/2022).
Baca Juga Pemkot Jogja Izinkan Sekolah Laksanakan PTM
Ia pun meminta seluruh penyelenggara PTM wajib memastikan pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah berjalan dengan aman dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. “Pelaksanaan PTM Terbatas kembali mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir,” katanya.
Dalam SKB 4 Menteri mengatur pembukaan sekolah berdasarkan indikator kesehatan daerah. Sekolah-sekolah di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 tidak boleh melaksanakan PTM.
Sementara sekolah di daerah PPKM level 3 hanya boleh menggelar PTM dengan kapasitas maksimal 50 persen siswa. Itu pun jika 40 persen pendidik dan tenaga kependidikan telah menerima dua dosis vaksin Covid-19.
Baca Juga KPAI: 61 Persen Orang Tua Setuju PTM 100 Persen
Sedangkan sekolah di daerah level 1 dan 2 boleh menyelenggarakan PTM hingga 100 persen. Syaratnya, 80 persen pendidik dan tenaga kependidikan sudah menerima dua dosis vaksin Covid-19.
Bagi sekolah di daerah PPKM level 1 dan 2 yang belum memenuhi syarat itu, pemerintah hanya memperbolehkan PTM maksimal 50 persen. Durasi PTM berkisar 4-6 jam, bergantung pada capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan.
Tidak hanya itu, pihak sekolah juga bertanggungjawab memastikan penanganan temuan kasus konfirmasi Covid-19 dan menghentikan sementara PTM Terbatas jika ditemukan kasus positif di sekolah. (jat)
