JAKARTA, BERNAS.ID – DPR RI menggelar rapat paripurna pengesahan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Rapat paripurna digelar siang ini. Rapat paripurna DPR ke-18 masa persidangan IV tahun sidang 2021-2022 akan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
“Agenda sidang tersebut sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 28 Maret 2022,” ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).
Baca juga: Sidang Paripurna Tetap Digelar Meski Ketua DPR Belum Ada
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah melakukan fit and proper test kepada para calon anggota BPK. Ada dua nama terpilih yakni Isma Yatun dan Haerul Saleh. Puan berharap keduanya dapat menjalankan tugas sesuai dengan baik.
“Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Calon Anggota BPK RI Periode 2022-2027 semoga dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan amanah,” ujar Puan.
Selain pengesahan calon anggota BPK, agenda rapat paripurna lainnya adalah laporan Komisi I DPR atas Penjualan Barang Milik Negara berupa Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515 pada Kementerian Pertahanan RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Komisi I DPR telah menyetujui rencana pemerintah menjual sebuah eks KRI pada Kementerian Pertahanan, yakni eks KRI Teluk Sampit-515. KRI tersebut dijual lantaran secara teknis sudah tak layak pakai dan tak menjadi alat utama sistem persenjataan (alutsista) kapal perang RI.
Baca juga: Puan Maharani Dinilai Sebutkan Ciri Diri Sendiri Saat Bocorkan Kriteria Capres PDIP
Persetujuan penjualan itu diambil saat rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menhan yang diwakili Wamenhan Muhammad Herindra, Menkeu yang diwakilkan Wamenkeu Suahasil Nazara, dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). Sebelum pengambilan keputusan, Wamenhan Muhammad Herindra menjelaskan kondisi kapal eks KRI Teluk Sampit-515 yang mengalami rusak berat.
“Kondisi material kapal rusak berat serta sistem permesinan, kelistrikan, peralatan navigasi-komunikasi, dan instrumen anjungan kapal tidak bisa digunakan lagi,” kata Muhammad Herindra dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022). (den)
