JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 8 dari 9 fraksi di DPR telah menyetujui pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di dalam acara pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
Dasar pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara juga sudah disahkan melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN pada 15 Februari 2022.
Baca Juga Jokowi Juluki IKN yang Baru dengan 10 Minutes City
Jokowi mengatakan, IKN bernama Nusantara secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR. Menurutnya, gagasan besar pemindahan IKN sudah dimulai sejak tahun 1957 oleh Bung Karno ke Palangkaraya. Namun, karena ada pergolakan, direm oleh Bung Karno tahun 1957. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto juga sudah ada rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat, tetapi batal karena ada pergolakan pada 1997-1998.
“Supaya kita juga tahu, masalah ibu kota baru, IKN Nusantara, kenapa ini dilakukan pemindahan? Jadi kajiannya sudah lama sekali. Kalau tidak kita eksekusi kajian yang ada ini, ya sampai kapan pun tidak akan terjadi. Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ,” tutur Presiden.
Namun pemindahan ibu kota, menurut Presiden Jokowi, tetap harus dilakukan karena Pemerintah ingin ada pemerataan menjadi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. “Pemerataan itu seperti apa sih? kok dinamakan pemerataan? Karena 58 persen PDB (Produk Domestik Bruto) ekonomi, perputaran uang ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, padahal kita memiliki 17.000 pulau,” bebernya.
Dengan sebagian besar roda perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga pasar pun menumpuk di Jawa. Alhasil, marketnya semua ada di Jawa, orang ingin kerja lari ke Jawa, khususnya Jakarta, karena magnet ekonomi. “Itu yang tadi saya bilang pemerataan, bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi pun mengungkapkan dengan pemindahan ke IKN Nusantara maka magnet ekonomi di Indonesia menjadi dua yaitu di Jakarta dan Nusantara. “Magnetnya ada dua, bisa ke sana bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa,” ungkap Presiden.
Baca Juga Presiden Akan Umumkan Kepala Otorita IKN Nusantara Bulan Depan
Pertimbangan kedua, sebanyak 56 persen populasi Indonesia ada di pulau Jawa yaitu sebanyak 156 juta orang. “Ini menjadi dasar dari pemindahan ibu kota. Oleh sebab itu agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, tidak terjadi ketimpangan infrastruktur, jumlah populasi, kita eksekusi, kita putuskan yang namanya Ibu Kota Negara baru namanya Nusantara,” kata Presiden.
Di IKN Nusantara nanti, Presiden Jokowi menjelaskan, sebanyak 70 persen adalah area hijau, 80 persen menggunakan transportasi publik, 80 persen menggunakan Energi Baru Terbarukan. “10 minutes city karena dari satu tempat ke tempat lain hanya 10 menit, jadi yang diberi prioritas adalah pejalan kaki nomor paling atas, kedua yang naik sepeda, ketiga yang suka naik transportasi umum, jadi bukan yang naik mobil pribadi,” tukas Presiden. (jat)
