JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah menegaskan tidak akan menghambat wacana politik di masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud menganggap wacana-wacana politik itu menjadi bagian dari kebebasan pendapat, sehingga Pemerintah tak ingin menutup ruang untuk wacana politik tersebut. “Kita juga tidak akan menghambat wacana politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan segala pro dan kontranya,” kata Mahfud melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/4/2022).
Baca Juga Kemendikbudristek Tak Wajibkan Vaksinasi Siswa Untuk Syarat PTM
Namun, Mahfud tak menjelaskan lebih lanjut dalam keterangan tertulisnya terkait apa pernyataan itu dikeluarkan. Mahfud mengeluarkan pernyataan ini usai menggelar rapat koordinasi terbatas tentang perkembangan situasi politik dan keamanan dalam negeri di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Namun, Mahfud menyampaikan kebebasan berpendapat sudah sejak lama diperjuangkan di negeri ini sehingga saluran aspirasi politik harus dibuka. Dengan demikian, lembaga-lembaga politik dapat mengambil keputusan sesuai aspirasi masyarakat.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pemerintah juga tak akan menghalangi aksi unjuk rasa yang akan digelar mahasiswa pada Senin 11 April mendatang. Dia mempersilakan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu.
Baca Juga Capaian Vaksinasi Di Temanggung Di Atas 90 Persen
Mahfud hanya mengingatkan bahwa Indonesia negara demokrasi sekaligus negara hukum. Ia meminta aksi unjuk rasa digelar tanpa kekerasan. “Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum,” tuturnya.
Rapat yang dipimpin Mahfud itu dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.
Sebelumnya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu digulirkan sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pelaku bisnis meminta masa jabatan Jokowi diperpanjang.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga mengusulkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Dia menilai Indonesia perlu waktu untuk pemulihan usai pandemi Covid-19.
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan ada aspirasi masyarakat untuk menunda pemilu. Dia berkata aspirasi itu terekam dalam big data percakapan 110 juta orang di media sosial.
Presiden Jokowi pun telah memerintahkan anak buahnya berhenti bicara tentang dua hal itu. Namun, masyarakat tak puas karena wacana masih bergulir.
Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto juga mengatakan tak akan ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (jat)
