BERNAS.ID – Pandemi penyakit virus Corona (Covid-19) telah berdampak pada hampir semua aspek kehidupan. Kerugian dalam bidang kesehatan dan ekonomi terus bertambah. Hal ini juga telah mengganggu kehidupan sosial masyarakat, seperti meningkatnya pengangguran, rumah tangga miskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan munculnya kejahatan.
Sektor publik juga terhambat karena anggaran pemerintah harus direfokus dan direalokasi untuk penanganan covid-19.Dampak dalam bidang sosial dan kesehatan yang sangat signifikan salah satunya adalah kekerasan berbasi gender.
Data dari UN Women menyebutkan bahwa satu dari tiga wanita di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual sebagian besar oleh pasangan intim. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca Juga Pemda DIY Diminta Bertanggung Jawab Kelola Sampah Secara Profesional
Sebelum pandemi 243 juta perempuan dan anak perempuan, berusia 15-49 tahun mengalami kekerasan seksual dan/atau fisik oleh pasangan intim dalam satu tahun terakhir. Sejak pandemi, kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat.
Sejak merebaknya COVID-19, muncul data dan laporan dari mereka yang berada di garda terdepan, menunjukkan bahwa semua jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, semakin meningkat.
Ini adalah Shadow Pandemic yang berkembang di tengah krisis COVID-19 dan kita membutuhkan upaya kolektif global untuk menghentikannya. Ketika kasus COVID-19 terus membebani layanan kesehatan, layanan penting, seperti tempat penampungan kekerasan dalam rumah tangga dan saluran bantuan, telah mencapai kapasitas. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memprioritaskan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam upaya tanggap dan pemulihan COVID-19.
Dilansir dari Internasional Monetary Fund (IMF) terdapat empat implikasi strategi kebijakan kunci Pertama, kita perlu menyediakan akses peralatan dan vaksin yang merata dan komprehensif. Dari perspektif manajemen risiko, kita perlu memastikan bahwa setiap negara memiliki akses kedalam perangkat lengkap vaksin, tes, perawatan, dan APD COVID-19 yang komprehensif. Kedua, kita harus memantau virus yang berkembang dan memperbarui toolkit secara dinamis.
Ketiga, kita harus bertransisi dari respons akut ke strategi berkelanjutan menuju COVID-19, seimbang dan terintegrasi dengan prioritas kesehatan dan sosial lainnya. Keempat, kita membutuhkan pendekatan mitigasi risiko terpadu untuk ancaman penyakit menular di masa depan di luar COVID-19.
Penyakit menular dengan potensi pandemi merupakan ancaman bagi keamanan ekonomi dan kesehatan global. Komunitas internasional harus menyadari bahwa pembiayaan untuk mengatasi pandemi merupakan kebutuhan ekonomi global, bukan hanya kebutuhan pembangunan suatu negara tertentu.
Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik
Menurut Dedy Sasongko, dalam Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.
Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara siginifkan.
Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.
Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat.
Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD.
Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah.
Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya.
Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.
(Penulis: Herliana Riska, SST.,M.Keb, Nur Khasanah, SST.,M.Kes., Dr.Dodi Setiawan Riatmaja, S,Psi.,MBA)
