YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI akan melauching program reformasi birokrasi tematik pada 20 Oktober 2022 mendatang. Pada program reformasi birokrasi tematik ini DIY telah ditunjuk sebagai salah satu dari tiga provinsi yang akan menjadi percontohan.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri PAN-RB RI, Abdullah Azwar Anas usai bertemu dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (06/10). Program reformasi birokrasi tematik ini dilakukan Kementerian PAN-RB sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI, Joko Widodo agar reformasi birokrasi yang dilakukan bisa lebih berdampak.
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
“Kepada beliau (Sri Sultan) saya matur soal arahan presiden supaya reformasi birokrasi ini berdampak, tidak hanya menjadi tumpukan kertas. Kata beliau, kalau bisa fokus saja. Dan memang sejak kami menjabat. fokus kami adalah reformasi birokrasi di penanganan kemiskinan, pelayanan publik dan administrasi pemerintahan,” ungkapnya.
Azwar Anas menjelaskan, untuk program reformasi birokrasi tematik kemiskinan, Kementerian PAN-RB tidak hanya akan berbicara soal bantuan sosial, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, maupun inovasi penanganan kemiskinan. Sedangkan program reformasi birokrasi tematik pelayanan publik, akan erat kaitannya dengan investasi dan pembangunan.
“Dalam hal pelayanan publik, tentu bagaimana mempermudah layanan investasi, sehingga iklim investasi menjadi sehat, tumbuh dan lapangan pekerjaan bisa bertambah. Dan kita akan launching reformasi birokrasi tematik ini di Jogja karena memang Jogja bisa dijadikan contoh baik jadi kami jadikan model untuk reformasi birokrasi tematik, khususnya penanganan kemiskinan, pelayanan publik dan administrasi pemerintahan,” paparnya.
Baca Juga Prilly Mengisi Kelas Kajian Selebritas Di Fisipol UGM
Diakui Azwar Anas, banyak hal yang bisa dicontoh dari DIY. Selain reformasi birokrasi yang telah dijalankan, DIY juga menurutnya berpotensi menjadi contoh bagi provinsi lain dalam hal rekrutmen pegawai honorer. Bagi Azwar Anas, DIY termasuk daerah yang mampu melakukan rekrutmen pegawai honorer tanpa persoalan.
“Di Jogja ini termasuk contoh baik karena rekrutmen honorernya pakai CAT (Computer Assisted Test) dan memang kata beliau (Sri Sultan) sudah ada asesmen. Ini kan contoh baik yang nanti saya sampaikan pada teman-teman di provinsi lain. Kalau di Jogja bisa, di tempat lain pasti bisa,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, program reformasi birokrasi tematik yang akan dijalankan tentu bagus dan persoalan yang ada tentu harus segera diselesaikan. “Soal kemiskinan misalnya, memang harus dituntaskan. Jadi bagi kami, tawaran beliau (Azwar Anas) memang kami terima karena kami juga mempunyai persoalan yang sama yang harus kami tuntaskan,” ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan menuturkan, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentu akan lebih baik jika dilakukan sinergi dan kolaborasi, apalagi program yang akan dijalankan memang sama. “Jadi ke depan bagaimana kita bisa menyusun program bersama, kemudian menjalankannya karena memang bisa dilaksanakan,” imbuh Sri Sultan. (jat)
