SLEMAN, BERNAS.ID – Jelang pesta demokrasi, Pemerintah Kabupaten Sleman melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah terkait pelaksanaan pemilu tahun 2024 bersama jajaran Forkopimda Sleman guna mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil serta menghindari intrik, intimidasi, provokasi, dan ujaran kebencian.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, hadir memberikan arahan sekaligus membuka acara di Aula Lantai 3 Sleman, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga Pengungkapan Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Terus Berjalan
Bupati mengatakan, kesuksesan pemilu 2024 menjadi tanggung jawab bersama sehingga seluruh pihak perlu didorong untuk mewujudkan pesta demokrasi dengan sikap yang jujur dan adil serta menghindari provokasi dan ujaran kebencian. Ia pun berharap momen pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan serta koordinasi.
“Melalui pertemuan ini mari kita rapatkan barisan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana,” kata Kustini.
Bupati juga memberikan arahan agar kegaduhan di masyarakat seperti permasalahan terkait pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beberpa waktu yang lalu tidak terulang kembali.
Sementara itu, Kepala KPU Sleman, Ahmad Baehaqi melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya terkait persiapan logistik. Ahmad menjelaskan persiapan ini telah berjalan sebanyak 90%. Untuk proses distribusi logistik, dijadwalkan Ahmad akan dimulai pada 11-13 Februari 2024.
“Proses distribusi logistik akan diawali pada tanggal 11 Februari dan dijadwalkan berakhir pada tanggal 13 Februari. Untuk keamanan proses distribusi kami mohon dukungan dari Kapolresta dalam mengamankan proses ini,” jelas Ahmad Baehaqi.
Baca Juga Kejari Sleman Dan BPKP DIY Sepakat Ada Pidana Di Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar juga mengingatkan terkait kerawanan yang dapat terjadi pada masa tenang, seperti halnya kampanye, politik uang, hingga adanya alat peraga kampanye pada masa tenang. Di samping itu, risiko terkait bencana hidrometrologi juga menjadi langkah yang perlu diantisipasi untuk menunjang kelancaran proses pemilu.
“Sesuai jadwal yang sudah disampaikan KPU, maka kami harap proses distribusi logistik dapat datang tepat waktu. Di samping itu, kami juga membutuhkan dukungan dari Panewu untuk bekerjasama dengan baik dalam proses ini,” tutur Arjuna. (jat)
