BANDUNG, BERNAS.ID – Eksekutif di Jawa Barat omon-omon saja, tidak mau membuat program yang langsung dirasakan oleh rakyat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar), Ono Surono.
Ono mengatakan dihadapan wartawan untuk memperkenalkan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan. Saat ini, total anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jabar sebanyak 17 orang, masuk 4 besar di bawah Gerindra (20), Golkar (19), PKS (18).
“Saya sebetulnya sudah membaca situasi seperti ini terjadi, tepatnya saat rapat bamus (badan musyawarah) disampaikan oleh Plh Sekwan. Katanya legislatif diminta mendukung pengamanan penurunan stunting lewat peran dari DPRD,” kata Ono, Kamis (17/10/2024).
Baca Juga : Pemprov Jabar Siap Kembangkan Ponpes Jadi Pusat Pendidikan Terpadu
Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat usul agar saat legislatif melakukan sosialisasi penurunan stunting. Ibu-ibu peserta sosialisasinya, pulang harus membawa sesuatu yang bisa membuat mereka senang.
“Bilang ke eksekutif kalau DPRD akan ikut sosialisasi penurunan stunting dinasnya harus menyiapkan fasilitas ke rakyat yang hadir,” pintanya.
Hal yang sama juga disampaikan politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kota Cirebon Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu kepada Sekda Jabar Herman Suryatman.
“Kalau kita sosialisasi terkait dengan stunting bawa oleh-oleh untuk warga,” tegasnya.
Baca Juga : Fahri Hamzah Yakin Prabowo Gibran Memenangi Pertarungan di DKI Jakarta, Jabar dan Banten
Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak, sosialisasi perda yang sebelumnya dijadwalkan 3, tiba-tiba dikorting tinggal 2, tidak ada yang terkait dengan stunting.
“Sosialisasi Perda yang akan dilakukan DPRD Jabar dalam waktu dekat hanya Perda Pesantren dan Perda Desa Wisata,” katanya.
“Ini menjadi bukti, eksekutif tidak mau membuat program yang langsung dirasakan oleh rakyat, omong-omon saja,” pungkasnya.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, angka prevalensi stunting usia 0-59 tahun di Jawa Barat menyentuh angka 21,7 persen. Angka itu masih di atas rata-rata prevalensi stunting di Indonesia (21,5 persen).
Angka itu juga menunjukkan prevalensi stunting Jabar naik 1,5 persen dibandingkan tahun 2022 yang menyentuh 20,2 persen.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Barat, drg. Emma Rahmawati, menuturkan, naiknya angka prevalensi sudah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meskipun banyak pula faktor yang memengaruhinya.
“Sebagaimana target prevalensi stunting tahun 2024, sebesar 14 persen. Provinsi Jawa Barat minimal harus menurunkan prevalensi stunting sebanyak 7,7. Dengan kondisi ini, kami optimis dengan berbagai upaya dan sinergi dari semua pihak, target tersebut dapat tercapai,” ujar Emma, Senin 20 Mei 2024.
Menurut Emma, ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah belum mampu membendung angka stunting sepanjang 2023. Di antaranya dampak pandemi Covid-19 yang menghambat akses layanan kesehatan dan program intervensi stunting. (Aris)
