YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong Pemda DIY untuk melakukan penguatan mitigasi bencana. Langkah ini dinilai penting karena sampai saat ini status Gunung Merapi masih siaga level 3, sejak 5 November 2020.
“Kami mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam,” ujar Eko Suwanto akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, Gunung Merapi sebagaimana diinformasikan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), terus mengeluarkan guguran material. Menurut Eko, kesiapsiagaan serta pencegahan potensi bencana sebaiknya dilaksanakan berbasis keluarga, lingkungan dan komunitas.
“Kita tahu, Merapi masih siaga 3, kita perlu terus-menerus meningkatkan kewaspadaan,” kata Eko Suwanto seraya berharap semoga Merapi tidak sampai mengarah pada aktivitas yang sifatnya eksplosif.
Baca juga: Gunung Merapi Muntahkan Awan Panas Guguran, Potensi Bahaya 7 Kilometer
Dia menambahkan, kesiapsiagaan tersebut sudah semestinya disertai dengan alokasi anggaran yang cukup dan memadai. Komisi A memberikan apresiasi Pemda DIY pada RAPBD DIY tahun anggaran 2025 telah mengalokasikan Belanja Tak Terduga (BTT) mencapai Rp 15 miliar.
“Kami informasikan, belanja tidak terduga di dalam Rancangan APBD DIY 2025 kita sepakati di angka Rp 15 miliar,” ungkapnya.
Baca juga: Mbah Tembo Pengintai Gunung Merapi dari RAPI DIY
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyampaikan penjelasan tentang Nota Keuangan Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu (30/10/2024), mengatakan rencana Belanja Daerah sebesar Rp 5,40 triliun, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
“Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 3,76 triliun, Belanja Modal Rp 610,30 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 15 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp 1,01 triliun,” kata Gubernur DIY.
Pada bagian lain, Eko Suwanto menyampaikan perlunya sinergi dan kolaborasi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan ekonomi, kebudayaan, menekan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang hingga tahun ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Yang terpenting adalah, kata dia, bagaimana menjaga seluruh gerak dari DPRD DIY dan Pemda DIY agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (den)
