JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengambil langkah strategis dalam mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan membentuk tujuh desk yang akan fokus pada isu-isu penting.
Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pembentukan desk ini merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, sebagai fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Baca Juga : Menko Polkam Budi Gunawan Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
“Baru saja kami dari jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait melakukan rapat koordinasi untuk menidaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait dengan program prioritas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolkam, Jakarta, Senin (4/11/2024).
Setiap desk memiliki fokus khusus yang dirancang untuk menangani masalah-masalah nasional yang dianggap penting. Desk pertama, yang berfokus pada pemilu, dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri dan bertujuan untuk memantau serta memastikan kelancaran proses pilkada. Mengingat banyaknya isu terkait netralitas dan keamanan pemilu, desk ini diharapkan menjadi langkah proaktif dalam mencegah potensi gangguan.
Baca Juga : Menko Polhukam Apresiasi Hasil Kajian Sinkronisasi Regulasi Keamanan Laut
Desk kedua, yang diketuai langsung oleh Kemenko Polkam, berfokus pada pencegahan penyelundupan. Indonesia selama ini kerap menghadapi masalah terkait penyelundupan barang, termasuk senjata dan barang ilegal lainnya yang berpotensi merongrong stabilitas nasional.
Selain itu, desk pemberantasan narkoba dan penanganan judi online, yang masing-masing dipimpin oleh Polri, mengangkat isu-isu sosial yang terus menjadi tantangan besar di masyarakat. Pengamat keamanan menilai bahwa desk ini memiliki tantangan besar, mengingat kuatnya jaringan kriminal di kedua bidang tersebut.
Desk kelima hingga ketujuh menggarap aspek peningkatan devisa negara, pencegahan korupsi, serta keamanan siber dan perlindungan data. Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digital, terutama ancaman serangan siber, desk keamanan siber yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital serta BSSN dinilai sebagai langkah strategis yang patut diantisipasi hasilnya.
Budi menyampaikan, tujuh desk ini akan diberi masa kerja tiga bulan dan bisa diperpanjang dengan dinamika dan kebutuhan lapangan.
“Intinya bahwa tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa berjalan lancar sehingga ekonomi kita tumbuh PDB kita juga meningkat dan ujungnya adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Budi. (DID)
