JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Acara ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta berbagai unsur pemerintah dan penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah serta koordinasi yang baik di lingkungan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).
Baca Juga : Penghapusan Kredit Macet untuk Pelaku UMKM Resmi Diteken Presiden Prabowo Subianto
“Pesan saya kepada para Kepala Daerah, terus jalin dan tingkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerah. Kemudian, tingkatkan sinergi dan koordinasi antar Forkopimda,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam membuat kebijakan, khususnya yang berpotensi memicu gejolak publik, seperti dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, kebijakan yang terlalu populis atau tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi penciptaan lapangan kerja baru.
“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak terjebak pada kebijakan yang populis. UMP yang terlalu tinggi atau tidak rasional ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi kita, menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru,” kata Budi Gunawan.
Baca Juga : Polri dan Kemenko Polkam Bersinergi Memutus Jaringan Judi Online di Indonesia
Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk memastikan layanan publik yang adil dan merata, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
“Tolong kepala daerah agar lebih cermat, transparan, akuntabel dan efisien dalam menggunakan anggarannya,” imbuhnya.
Pada kesempatan ini, Budi Gunawan mengumumkan pembentukan tujuh desk untuk mempercepat program prioritas nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa desk tersebut mencakup Desk Pilkada yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, Desk Pencegahan dan Penyelundupan oleh Kemenko Polkam, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, hingga Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta, dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,” jelas Menko Polkam.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta Rakornas, mengingat acara ini menjadi kesempatan strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektoral.
“Ini juga sesuatu yang jarang kita lakukan dimana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah ada di sini. Terima kasih kehadiran saudara-saudara,” ungkap Presiden Prabowo.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh seluruh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih, Gubernur, Wali Kota, Bupati, unsur TNI, Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, BPS, Forkopimda, dan PTSP. (DID)
