PALU, BERNAS.ID -Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan audit Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran berjalan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Dalam penjelasannya, Plh. Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah Salim, Sos, M,Si, CGCAE menegaskan agar seluruh kepala sekolah beserta jajarannya tidak membuat laporan fiktif terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia juga mengingatkan sekolah agar melakukan pembayaran pajak.
“Saya ingatkan dan sarankan agar dalam melaksanakan belanja wajib, penggunaan dana BOS harus berpedoman pada Permendiknas No. 63 Tahun 2022/2023. Permendagri No. 3 Tahun 2023 PMK. N0. 204 Tahun 2022. Saya tutup hati apabila menemukan atau ketahuan menyalahgunakan dana BOS, kami akan tindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Di antaranya akan meneruskan informasi yang kami peroleh kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Kepala Inspektorat Sulteng, Salim di Palu, Rabu, (12/2/2025)
Ia menambahkan, apabila ditemukan bukti penyimpangan atau pelanggaran terkait penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah atau jajarannya, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan coba-coba membuat laporan fiktif terkait pengadaan barang dan jasa dari dana BOS, pasti ketahuan,” tutur Salim.
Ia pun meminta agar administrasinya dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan tanpa ada manipulasi data atau fiktif. Sebab, sekuat apa pun berusaha menutupinya, katanya, pada akhirnya akan ketahuan oleh tim pemeriksa.
Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh sekolah di setiap kabupaten/kota agar menggunakan dana BOS dengan hati-hati, agar tidak terjerat masalah hukum.
Yang terpenting dalam penggunaan dana BOS, kata Salim, adalah administrasinya yang harus benar-benar rapi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu, setiap pejabat yang berwenang diminta memahami aturan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan.
Menurut Salim, tujuan penyaluran dana BOS adalah untuk meringankan biaya pendidikan sesuai standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan. Kemudian membebaskan pungutan atau meringankan beban bagi seluruh siswa di sekolah.
“Bagi setiap pejabat yang mengelola dana BOS, perlu diingat bahwa ada pengawasan rutin oleh aparat pengawas internal pemerintah. Untuk itu, diharapkan adanya kesadaran dan kejujuran agar tidak terjadi penyimpangan,” terang Salim.
Selama ini, kata Salim, pihaknya sudah mendatangi beberapa kabupaten dan setiap kali terus mengingatkan sekolah tentang aturan penggunaan dana BOS.
“Untuk sekolah Poso 8, Tojo Una 8 dan Banggai 12. Untuk yang lainnya menyusul. Minggu depan Sigi dan Donggala. Sampai saat ini proses audit masih berlangsung, mudah-mudahan tidak ada pelanggaran yang berat. Dan saya ingatkan agar berhati-hati,” katanya.
Untuk diketahui, berbagai komponen penggunaan dana BOS sesuai ketentuan antara lain untuk pembelian barang habis pakai, langganan listrik dan jasa, pemeliharaan sekolah, bantuan siswa tidak mampu, pembiayaan pengelolaan BOS, dan sejumlah kebutuhan lainnya. (*Mt)
