JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah akan menerapkan aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) mulai Januari 2025. Kebijakan ini mewajibkan eksportir dengan nilai ekspor di atas USD 250.000 per Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) untuk menyimpan 100% DHE di dalam negeri selama minimal satu tahun.
Cooky T. Adhikara, Founder dan CEO CERVO ID Group, menyatakan bahwa kebijakan ini bukan sekadar “tabungan darurat,” melainkan strategi untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Dengan menahan DHE, Indonesia memiliki ketahanan lebih baik dalam menghadapi volatilitas global, seperti fluktuasi nilai tukar dan krisis likuiditas.
Baca Juga : Cooky T. Adhikara Dilantik sebagai Kepala Badan Vokasi dan Pelatihan KEIND Pusat
“Tanpa kebijakan ini, kita seperti pemain game yang kehabisan shield saat diserang volatilitas pasar. Sri Lanka jadi contoh nyata, di mana cadangan devisa mereka hanya tersisa USD 500 juta pada akhir 2022, setara 0,4 bulan impor, yang memicu krisis ekonomi parah,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga terkait erat dengan strategi hulu dan hilirisasi industri, yang bisa dianalogikan seperti gamifikasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih mengimpor 70% bahan baku industri hilir, termasuk semikonduktor (USD 3,2 miliar) dan bahan farmasi (USD 1,8 miliar).
“Huluisasi adalah cheat code untuk memutus rantai impor. Misalnya, Kementerian Pertanian berhasil mengurangi 40% impor benih padi dengan varietas Inpari, dan PT Kimia Farma menghemat 15% impor bahan baku obat melalui pabrik di Cikarang,” jelasnya.
Baca Juga : BPS Mencatat Ekspor RI Anjlok Sebesar 8,56 Persen di Januari 2025
Lebih lanjut, DHE yang ditahan bisa dialokasikan untuk proyek strategis seperti riset benih unggul dan pembangunan pabrik bahan baku farmasi, yang berpotensi menciptakan 500.000 lapangan kerja baru serta meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB hingga 8% pada 2025.
“Kebijakan penyimpanan DHE satu tahun ini seperti tutorial sebelum menghadapi boss fight bernama resesi global. Dalam setahun, kita bisa memantau kepatuhan eksportir dan mengalokasikan devisa ke sektor prioritas,” tambahnya.
Dengan pendekatan gamifikasi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menstabilkan perekonomian, tetapi juga mendorong Indonesia naik level menjadi pemain utama dalam industri global. “Jika kita bisa memainkan strategi ini dengan tepat, kita bukan sekadar push rank, tapi sudah membawa ekonomi Indonesia level up,” tutupnya. (DID)
