JAKARTA,BERNAS.ID – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi Soeharto menegaskah, DPR menyetujui pembukaan blokir anggaran KKP, yang sempat diblokir Kementerian Keuangan lantaran adanya kebijakan efisiensi kementerian/lembaga.
KKP memiliki program menjaga kelautan Indonesia yang cukup luas dan juga menunjang program swasembada pangan.
“Laut kita ini, perlu dana anggaran yang cukup besar, dari anggaran yang kemaren aja, yang Rp6,8 triliun kita pengen dinaikin, ini kok mau dikurangin, jadi kita minta supaya pemerintah supaya ini dinaikkan lagi,” ujar Titiek Soeharto di Gedung Nusantara, Kompleks DPR, Senayan, Selasa (22/4/2025).
Baca Juga :Anggota Komisi IV DPR Minta Presiden Evaluasi Menteri KKP
Menurutnya, dengan penambahan anggaran ini, bisa membantu para nelayan di daerah yang membutuhkan. Selain itu, supaya bisa dilakukan pengawasan yang baik di perairan yang begitu luas
“Juga membantu nelayan-nelayan dengan kapal-kapal dengan program-program yang lainnya. Mengingat pentingnya, anggaran kelautan perikanan ini. Agar terpenuhi semuanya, untuk pengawasan, terutama pengawasan laut kita yang begitu besar mana cukup 6 triliun, itu aja nggak cukup tapi udah kita kurang-kurangin,” jelas dia
Baca Juga :Titiek Soeharto Berkomitmen Realisasikan Aspirasi Kelompok Tani
Pagu efektif Anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp3,58 triliun. (FIE)
