JAKARTA,BERNAS.ID – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan mengusung tema “Keamanan Investasi di Indonesia dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran” Perspektif Ekonomi, Hukum, dan Perpajakan, di Kampus I Ubhara Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025)
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah nara sumber, yakni Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S,H.,M.Hum. yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Ubhara Jaya. Kemudian, Prof.Dr. Adler Haymans Manurung SE,ME,M.Com,SH. Prof. DR. M. S. Tumanggor, S.H., M.SC, CTA, Dr Wirawan B Ilyas SH MH Praktisi Pajak dan Mahasiswa Prodi S3 Ubhara Jaya.
Baca Juga :Apa Itu Manajer Investasi serta Tugas dan Tanggung Jawabnya
Dalam penjelasannya, Prof.Dr. Adler Haymans Manurung, menyampaikan, perlu adanya kebebasan investasi. Supaya bisa hasil return apa? Kok kasih kebebasannya melakukan investasi?
“Jangan dibikin misalnya waktunya harus ada tinggal di satu negara, investasi 6 bulan. Thailand langsung kabur sebelumnya mulai itu,” ujarnya.
Baca Juga :Tiba di Tanah Air, Presiden Prabowo Bawa Komitmen Investasi dan Kerjasama Strategis
Jadi harus dikasih kebebasan sama investor tentang untuk melakukan investasi. Yang kedua, pajak juga harus dipikirkan. Pajak itu harus juga jangan diberikan tinggi supaya dia mau datang. Kalau kau pajakin 6%, kau pajakin 30%, sama aja dengan negaranya. Jadi kasih aja kebebasan sama dia, dan dia bisa memilih mana yang bisa.
“Nah kalau mau kau bikin misalnya industri-industrinya, perhatikan mencari dari sebuah penelitian yang menarik. Gitu aja kebebasan. Kalau saya melihat, Prabowo itu nggak ada masalah. Aman, tapi yang masalah itu adalah orang yang belum kebahagiaan, itu aja. Cuma cerita-cerita itu siapa? Orang belum kebahagiaan. Coba dia udah kebagian, “ terangnya.(FIE)
