JAKARTA, BERNAS.ID – Indonesia tengah berada di titik krusial dalam upayanya membangun ekonomi hijau. Namun di balik berbagai program transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan, tantangan serius seperti greenflation, kenaikan harga akibat pergeseran menuju praktik ramah lingkungan masih membayangi.
“Greenflation itu nyata. Ketika kita bicara ekonomi hijau, biaya transisinya besar. Ini bukan soal idealisme saja, tapi kesiapan sistem dan regulasi,” kata Cooky T. Adhikara, Founder dan CEO CERVO ID, saat ditemui dalam wawancara khusus.
Baca Juga : Cooky T. Adhikara: Produk Bukan Lagi Soal Fungsi, Tapi Pengalaman
Ia menyoroti bagaimana Astacita ke-5 yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi justru bisa terhambat jika kebijakan ekonomi hijau tak punya fondasi kuat. “Kita punya potensi, iya. Tapi kalau regulasi nasional masih tambal sulam dan daerah jalan sendiri-sendiri, ya hasilnya tidak optimal,” ujar Cooky tegas.
Salah satu langkah konkret yang disebutkan adalah penerbitan green sukuk, obligasi syariah untuk proyek lingkungan, yang dinilainya cukup berhasil. Tapi menurutnya, upaya ini belum cukup menyeluruh. “Sukuk hijau itu bagus, tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu dua program. Harus sistemik,” tambahnya.
Cooky juga menyinggung peran besar sektor pertanian dalam bioekonomi. “Pertanian itu bukan cuma urusan pangan, tapi bagian dari solusi krisis iklim. Sayangnya, praktik pertanian berkelanjutan belum jadi arus utama. Banyak petani belum tertarik karena minim insentif dan edukasi,” jelasnya.
Baca Juga : Cooky T. Adhikara: Pengusaha Indonesia Harus Terapkan Prinsip Ray Dalio untuk Hadapi Ekonomi Global
Ia pun menyinggung target besar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah pada 2045. Menurutnya, arah pembangunan rendah karbon sudah tepat, tapi butuh lompatan. “Kita bicara green jobs, tapi riset tahun 2024 bilang hubungannya sama tenaga kerja masih lemah. Ini PR besar,” ujarnya.
Soal energi, Cooky tak menampik ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil yang masih tinggi. “Kalau 34,5% emisi dari sektor energi, ya berarti kita belum berubah banyak. Energi terbarukan itu mahal, infrastruktur juga belum siap. Tapi kita enggak bisa terus pakai alasan yang sama,” katanya.
Cooky menutup pernyataannya dengan dorongan kuat untuk reformasi kebijakan dan kolaborasi multisektor. “Ekonomi hijau itu bukan tanggung jawab satu pihak. Harus ada investasi besar, baik dari publik maupun swasta. Circular economy juga harus jadi standar, bukan sekadar konsep.”
Ia menekankan bahwa Astacita Indonesia harus dijadikan arah kebijakan, bukan sekadar slogan. “Kalau kita serius ingin hadapi greenflation, kita harus punya regulasi kuat dan ekosistem yang mendukung inovasi. Bukan hanya semangat, tapi aksi nyata,” pungkasnya. (DID)
