YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo memicu berbagai reaksi di ruang publik. Tidak hanya mencuat di media sosial, diskursus ini juga mulai menyeret institusi pendidikan dan menimbulkan kegaduhan yang menurut sebagian pihak tidak perlu.
Salah satu suara kritis datang dari Sekretaris Jenderal Rejo Semut Ireng sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Rinatania Fajriani, S.E., M.Sc., Ph.D (cand.). Menanggapi isu ini, Rina—sapaan akrabnya—menilai narasi yang terus didorong terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi tidak memiliki landasan substansial.
“Sebagai junior di keluarga besar KAGAMA, saya memahami bahwa dinamika politik di kalangan alumni.Pemilu sudah selesai. Saatnya kita kembali duduk bersama, berkolaborasi,” ucap Rina.
Baca Juga Dokter di DIY Gelar Doa Bersama Sikapi Kebijakan Menteri Kesehatan
Menurutnya, serangan personal terhadap Jokowi yang tak berbasis fakta hukum hanya akan mencederai integritas publik dan demokrasi. “Isu ini bukan soal legalitas dokumen, tapi lebih ke provokasi distrust terhadap Pak Jokowi.”
Rina menyampaikan Rejo Semut Ireng sejak awal berdiri di garda terdepan mendukung Jokowi, bukan sekadar dalam momen elektoral, tetapi juga dalam kerja-kerja sosial pasca-Pilpres. “Kami tidak hanya hadir saat kampanye. Selepas pemilu, kami kembali ke tengah masyarakat, menjalankan program pemberdayaan.”
“Di dunia politik, selalu ada yang menang dan yang kalah. Tapi substansi demokrasi adalah kemampuan untuk berdamai setelah kontestasi,”imbuhnya.
Lebih lanjut, Rina mengajak para alumni UGM dan seluruh elemen bangsa untuk kembali menjunjung etika intelektual, mengedepankan akal sehat, dan menolak politik kebisingan yang kontraproduktif. “Demokrasi bukan soal siapa paling keras bersuara, tapi siapa paling bijak setelah suara dihitung,” pungkasnya. (*)
