JAKARTA,BERNAS.ID – Dalam Pidato Sidang Tahunan MPR RI 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara dalam skala yang sangat besar.
“Kita mengalami suatu kondisi yang kita sebut net outflow of national wealth,”ujar pada Jumat (15/8/2025).
Namun Prabowo meminta untuk tidak berspekulasi sumber kebocoran tersebut. Ia tidak mau menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah, kita tidak ada waktu, tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.
Baca Juga :Pidato Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Singgung Kasus Korupsi Rusak Legitimasi Negara
“Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini,” jelasnya.
Prabowo mengklaim kalau pemerintah telah berhasil mengamankan sekitar Rp300 triliun dari APBN yang dinilai rawan penyalahgunaan. Salah satunya dengan adanya penghematan pada anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja alat tulis kantor (ATK), serta pos anggaran yang kerap menjadi sumber praktik korupsi.
Baca Juga :Darah Sultan Hamengku Buwono II Mengalir Dalam Tubuh Prabowo Subianto
“Ibarat badan kalau darah terus mengalir ke luar maka pada satu titik akan mati. Kalau kekayaan itu mengalir ke luar negeri kita biarkan terus menerus kita berpotensi menjadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban mengambil langkah yang perlu walaupun itu sulit dan tidak populer bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti masih timpangnya pemerataan ekonomi di Indonesia. Ia mengungkapkan terjadi distorsi ekonomi.
“Terjadilah pemerataan yang tidak cepat, di mana yang menikmati ekonomi kita hanya segelintir orang saja,” kata Prabowo.
Prabowo menilai, kondisi ini terjadi karena pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 belum dijalankan secara konsisten, khususnya Ayat 4 yang mengatur perekonomian diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen tidak tercermin dalam kehidupan rakyat. Prabowo memaparkan, masih terlalu banyak anak-anak kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai.
“Serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.
Prabowo memaparkan kemajuan selama 299 hari pemerintahannya telah mencapai kemajuan yang cukup berarti. Di tengah konflik politik, konflik ekonomi secara global, perang dagang, perang tarif, ekonomi Indonesia masih berhasil tumbuh di atas 5 persen.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen dan diyakini para pakar akan meningkat di masa mendatang. Dia juga mencatat, realisasi investasi pada semester I 2025 mencapai Rp 942 triliun, naik 13,6 persen dibanding tahun lalu, dan sudah memenuhi target APBN sebelum waktunya.
“Dan berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia 1 juta 200 ribu orang,” tutupnya. (FIE)
