BANDUNG, BERNAS.ID – Musyawarah Majelis Sunda (MMS) menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Hadir sejumlah tokoh Jawa Barat seperti Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh MMS sekaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Dedi Mulyadi mengapresiasi gagasan dan masukan yang disampaikan oleh MMS. Menurutnya, masukan itu akan memperkaya khazanah pemikiran dan kebudayaan Jawa Barat.
“Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah,” jelasnya.
BACA JUGA : Dugaan Catut Nama Gubernur, APAK Lapor ke Kejati Jabar
Menurutnya pembenahan sungai dan hutan di Jawa Barat sudah menjadi hal yang mendesak untuk mengembalikan jati diri Jawa Barat. Dengan demikian, perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat Sunda.
“Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan menghalangi bakal dibongkaran semua. Memuliakan peradaban air,” tegasnya.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, juga menegaskan biaya untuk pemulihan akibat kerusakan sungai dan hutan jauh lebih mahal dibandingkan dengan keuntungan menyewakan lahan hutan atau bantaran sungai. Ia juga meminta pengelola hutan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan dengan keanekaragaman hayati, bukan tanaman produksi.
Dalam sambutannya, KDM pun menyebutkan telah membuat tim pengkaji terkait hari lahir Jawa Barat. Menurutnya langkah yang sama telah dilakukan di Kabupaten Bogor yang menetapkan hari lahirnya sesuai dengan dilantiknya Sri Baduga sebagai raja.
“Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana,” ujarnya.
BACA JUGA : Dugaan Korupsi Tuper di Indramayu, GRI Geruduk Kejati Jabar
Presidium Pinisepuh MMS Dindin S. Maolani menegaskan, persoalan Sunda hari ini tidak dapat lagi dipahami sebagai masalah parsial atau sektoral, melainkan persoalan sistemik dan struktural yang saling mengunci.
Masalah yang dihadapi Sunda Raya mencakup ketimpangan fiskal atas kekayaan alam dan tata ruang yang diekstraksi tanpa memberikan manfaat adil kepada rakyat serta kebudayaan yang terpinggirkan. Selain itu, pendidikan yang tertinggal, ekonomi rakyat yang rapuh penuh kemiskinan, serta kepemimpinan kolektif yang sedang tumbuh, namun belum terkonsolidasi.
Dalam acara tersebut, MMS menyerahkan dokumen manifesto kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dengan disaksikan sejumlah tokoh yang hadir. Penyusunan manifesto diawali rangkaian Sawala Maya I & II, lalu musyawarah di Unpad pada 15 November 2025.
Ada empat agenda strategis dalam Manifesto Peradaban Sunda Raya untuk menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus mendorong agenda besar Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA : Dugaan Korupsi Tuper DPRD Indramayu, GRI Siap Demo ke Kejati Jabar
Pertama, penguatan jati diri strategi dan pemajuan kebudayaan Sunda. Agenda ini diwujudkan melalui revolusi pendidikan karakter Sunda, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta inisiasi dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara melalui penataan ulang hubungan pusat dan daerah. Agenda ini dilaksanakan melalui reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya melalui konsep kerja sama Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah otonom baru yang selektif untuk Sunda Raya, serta peninjauan kembali kebijakan strategis nasional di tatar Sunda.
Ketiga, prioritas pembangunan dan kesejahteraan. Agenda ini dilakukan melalui audit sistemik proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural dan ekonomi rakyat, serta pembangunan berbasis data presisi dan Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Keempat, menciptakan sistem Sunda dan kepemimpinannya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya kepada wakil rakyat asal Jawa Barat, Banten dan Daerah Khusus Jakarta di DPR, DPD dan DPRD, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, serta pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara dan daerah. (ARIS)
