YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Guna menjaga stabilitas inflasi menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447H, Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dan stakeholders terkait pada 13 Februari 2026 menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) TPID DIY dengan tema “Kesiapan Pemerintah Daerah DIY Menjelang Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1447H”.
Hadir dalam HLM TPID DIY tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo, Sekretaris Daerah DIY Ibu Ni Made Dwipanti Indrayanti, Kepala Daerah dan Jajaran Forkopimda se-DIY, anggota TPID se-DIY, serta stakeholders terkait.
Rapat dibuka dengan paparan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY yang membahas perkembangan ekonomi dan inflasi DIY terkini. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi DIY triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,94% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,40% (yoy). Pertumbuhan ini menjadi yang tertinggi di wilayah Jawa dan lebih tinggi dibandingkan Nasional. Adapun secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi DIY tumbuh akseleratif sebesar 5,49% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, inflasi DIY pada Januari 2026 masih terkendali. Pada periode tersebut, Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY secara bulanan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,16% (mtm) dibandingkan inflasi pada Desember 2025 atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,30% (yoy) dibandingkan inflasi pada Januari 2025.
Selain itu, disampaikan pula terkait pentingnya upaya stabilisasi harga komoditas pangan strategis, khususnya bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras, yang seringkali muncul sebagai penyumbang inflasi di DIY.
“Beberapa faktor yang memengaruhi volatilitas harga pangan adalah fluktuasi produksi lokal, gejolak harga global, dan cuaca ekstrem yang berdampak pada hasil panen yang kurang optimal dan memicu kendala distribusi,” ujar Sri Darmadi Sudibyo.
Baca juga: Ini Strategi Antisipasi Tekanan Inflasi Akhir Tahun DIY
Sejalan dengan hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan fondasi vital stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks pangan, stabilitas harga dipandang sebagai “infrastructure of trust” yang menentukan rasa aman masyarakat terhadap kondisi perekonomian saat ini. Memasuki periode Ramadhan dan Idulfitri 1447 H, pola musiman menyebabkan tekanan permintaan dan potensi gejolak harga, sehingga diperlukan langkah-langkah mitigasi yang antisipatif dan terkoordinasi dalam mengantisipasi lonjakan harga.
Selanjutnya, Gubernur DIY juga memberi apresiasi atas capaian TPID DIY sebagai Juara 2 TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa–Bali pada TPID Awards tahun 2025.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Forkopimda se-DIY yang dimoderasi oleh Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, serta ditutup dengan penyampaian kesimpulan diskusi. Disampaikan bahwa kondisi ketersediaan pasokan pangan di DIY masih mencukupi untuk menghadapi Bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri, namun kenaikan harga tetap perlu diantisipasi terutama pada komoditas utama penyumbang inflasi.
Mencermati potensi risiko inflasi ke depan, terlebih untuk menghadapi Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 1447H, terdapat 4 (empat) upaya utama pengendalian inflasi yang dapat dilakukan oleh TPID DIY melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif), yaitu (1) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyerap produk petani lokal atau melalui pasar lelang sehingga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga komoditas dan efisiensi rantai pasok, utamanya komoditas pangan DIY dapat tercapai; (2) Melakukan penguatan pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah dengan prinsip 3 Tepat, yaitu tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga intervensi pengendalian harga pangan yang dilakukan lebih efektif; (3) Melakukan penguatan dan memprioritaskan Kerjasama Antar Daerah (KAD) intraprovinsi serta kemitraan dengan petani dalam hal komoditas yang dapat disediakan oleh wilayah di DIY dengan dilandaskan pada perhitungan neraca pangan yang akurat; (4) Melakukan penguatan komunikasi yang efektif, antara lain melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk petani dan gerakan MRANTASI (Masyarakat Lan Pedagang Tanggap Inflasi) untuk menjaga dan mengelola ekspektasi masyarakat, mulai dari sisi kepastian produksi, distribusi hingga pola konsumsi. Upaya-upaya tersebut, perlu didukung dengan peningkatan pengawasan pasar dan distribusi untuk mencegah gangguan pasokan dan praktik penimbunan.
Hasil HLM dan seluruh langkah upaya tersebut diharapkan dapat menjadi dasar rencana aksi TPID DIY 2026 agar pengendalian inflasi dapat lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sinergi dan kolaborasi antar lembaga yang telah terjalin diharapkan juga dapat semakin kuat untuk mengawal tercapainya inflasi DIY 2026 sesuai rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). (den)
