YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Pihak Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II (Trah Sultan HB II) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penguatan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Prancis dan India. Penolakan ini mencuat di tengah agenda kunjungan kerja Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Prabowo Subianto, ke negara-negara tersebut.
Perwakilan Trah Sri Sultàn Hamengkubuwono II sekaligus Ketua Umum Yayasan Vasatii Socaning Lokika, Fajar Bagoes Poetranto, menyatakan bahwa kerja sama diplomatik maupun ekonomi dengan Prancis dan India seharusnya tidak dilakukan sebelum sejarah kelam Peristiwa Geger Sepehi 1812 dituntaskan secara menyeluruh.
Fajar Bagoes Poetranto menegaskan bahwa sejarah mencatat keterlibatan tentara bayaran dan elemen militer dari India (pasukan Sepoy) serta pengaruh taktis warisan napoleonik Prancis dalam penyerbuan Keraton Yogyakarta pada Juni 1812.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap sejarah. Prancis dan India memiliki andil besar dalam peristiwa Geger Sepehi. Sebelum ada pertanggungjawaban moral dan sejarah atas perampokan aset serta naskah-naskah kuno milik Sultan Hamengkubuwono II, kami menolak adanya kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan mereka,” ujar Fajar Bagoes Poetranto.
Senada dengan hal tersebut, Akademisi Dr. Harto Juwono menemukan bukti bahwa Geger Sapehi merupakan getaran dari konflik besar di Paris dan London. Saat Napoleon sibuk menginvasi Rusia pada 1812, terjadi kekosongan kekuasaan di Jawa. “Rakyat yang tercekik kebijakan militeristik Daendels (antek Prancis) melihat celah untuk bergerak di tengah rapuhnya kontrol kolonial,” ungkap Harto.
Peristiwa sesungguhnya terjadi ketika Inggris, melalui kongsi dagang EIC di India, mengirim ribuan serdadu Sepoy untuk menggusur pengaruh Prancis-Belanda di Jawa. Nama “Sapehi” sendiri diyakini kuat sebagai lidah Jawa untuk “Sepoy”.
Menurutnya Jawa kala itu hanyalah bidak dalam papan catur Perang Napoleon. Inggris menyerbu Yogyakarta bukan sekadar menaklukkan keraton, tapi untuk mengamankan jalur dagang dari ancaman Prancis. Namun, investigasi ini mengungkap fakta mengejutkan bahwa pasukan yang menggempur Yogyakarta pada 1812 bukan sekadar “tentara Inggris”, melainkan mayoritas terdiri dari Sepoy—tentara bayaran profesional asal India yang bekerja untuk Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC).
Harto Juwono menyoroti bahwa dampak dari peristiwa geger sepehi 1812 tersebut masih dirasakan hingga saat ini, terutama terkait hilangnya ribuan naskah berharga dan aset finansial yang dibawa paksa keluar dari Yogyakarta.
”Pemerintah, melalui Bapak Presiden Prabowo Subianto, harus berani membawa isu restitusi sejarah ini ke meja diplomasi. Jangan hanya bicara kerja sama militer atau ekonomi, tapi tuntaskan dulu utang sejarah mereka terhadap bangsa ini, khususnya terhadap kedaulatan Sultan Hamengkubuwono II,” tegas Harto.
Pihak Trah Sultan Hamengkubuwono II menilai bahwa pengakuan internasional dan pengembalian aset adalah syarat mutlak bagi rekonsiliasi yang adil.
Mereka mendesak agar Perancis dan India mengakui keterlibatan dalam operasi militer Inggris (di bawah Raffles) yang menghancurkan tatanan Keraton Yogyakarta. Restitusi naskah dan aset yang dirampas selama peristiwa Geger Sepehi segera diupayakan melalui jalur diplomatik resmi.
Pemerintah Indonesia diminta menunda komitmen kerja sama strategis sampai ada itikad baik dari negara-negara terkait untuk menyelesaikan sejarah peristiwa geger sepehin1812.”Kami minta Pemerintah Indonesia ‘segera melakukan langkah langkah cepat, tepat cermat dan nyata’ dalam membela kedaulatan sejarah bangsa. Geger Sepehi adalah luka yang belum sembuh. Jangan biarkan kerja sama baru dibangun di atas sejarah yang belum tuntas,” pungkas Fajar Bagoes Poetranto.
Hingga saat ini pihak Trah Sultan HB II terus melakukan upaya advokasi dan gugatan internasional agar peristiwa Geger Sepehi 1812 diakui sebagai pelanggaran kedaulatan yang memerlukan penyelesaian segera dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa geger sepehi 1812 (*)
