Bernas.id – Silang sengkarut perberasan nasional seolah tidak ada akhirnya. Masing-masing bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Hari ini misalnya, Menteri Pertanian mengatakan bahwa akan panen raya dan kita akan surplus, di lain pihak harga beras naik dan kementerian perdangangan menyatakan akan mengimpor beras. Karena menurutnya kita lagi kekurangan stok beras, jadi harus diimpor untuk memenuhinya.
Masyarakat pun heboh. Petani misalnya berteriak, jika impor dilakukan saat panen raya tentu harga gabah akan anjlok. Sementara itu masyarakat berteriak karena harga beras mulai merangkak naik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti anomali, hal yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapang. Sementara para ahli pun berteriak-teriak di media, dengan argumennya masing-masing pula.
Baca juga Terlambat! Impor Beras Baru Masuk 11 Februari
Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perberasan nasional kita ini? Bukankah kita bisa memprediksi berapa kebutuhan beras pertahun dengan konsumsi rata-rata yang sudah dibuat oleh kementerian pertanian sendiri? Berdasarkan hal itu, dapat ditentukan luasan lahan yang akan memproduksi kebutuhan tersebut. Jika memang kurang, jauh hari sudah dapat dilakukan persiapan impor beras kalau memang diperlukan. Tapi mengapa selalu dilakukan terburu-buru dan dengan data yang bertabrakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya?
Baca juga DPR Dipastikan Tolak Impor Beras
Agaknya itulah yang menyebabkan Presiden Jokowi mengundang para pakar pangan dan pertanian serta pihak terkait ke Istana Negara minggu lalu dari berbagai lintas perguruan tinggi. Tidak banyak yang tahu dan mengulas apa hasil pertemuan tersebut. Mereka yang diundang tersebut adalah, Dwi Andreas Santosa, Bayu Krisnamurti, dan Luki Andrianto dari IPB. Andi Trisyono dan Maksum dari UGM. Sudarno Sumarto dan Asep Suryahadi dari SMERU. Bustanul Arifin (INDEF/Unila), Vivi Alatas (Bank Dunia), Arief Anshori Yusuf (LP3E, UNPAD), dan Sugeng Bahagio dari INFID.
Baca juga Mendag: Impor Beras Hadapi Stok Kosong
Dalam pertemuan tersebut, Presiden ingin mendapatkan penjelasan dari para pakar di atas terkait dengan pangan dan kemiskinan. Juga pentingnya konsistensi data perberasan, baik data luas tanaman dan luas panen, data harga, dan data stok beras. Harus dihindari kegaduhan yang menimbulkan respon negatif akibat data yang tidak ?nyambung? satu dengan lainnya,? ujar Bayu Krisnamurti, salah satu perserta dalam pertemuan tersebut, beberapa waktu lalu kepada Bernas.
Bayu juga menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut para peserta juga sepakat dengan Presiden bahwa harga pangan khususnya harga beras, harus distabilkan, harus dijaga. Ini kemudian akan berimplikasi kepada keputusan-keputusan yang diambil terkait dengan perberasan itu, di tengah perbedaan-perbedaan data yang diajukan oleh lembaga pemerintah. Di satu sisi dikatakan berasnya surplus, tetapi kok harga naik? Dikatakan surplus kok Bulog tidak bisa menyerap? Itukan artinya ada inkonsistensi dalam hal data. Nah, inilah nanti yang akan disinkronkan. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi, ujar Bayu.
Baca juga Alasan Pemerintahan Jokowi Impor Beras di Awal 2018
Ketika ditanyakan mengapa ada ketidaksinkronan data perberasan kita, Bayu menjelaskan, bahwa banyak faktornya, antara lain adalah human error, dan motivasi pemberian data. Dari dulu motivasi pemberian data itu selalu dikaitkan dengan prestasi. Tidak ada orang yang pengen prestasinya turun kan?
Hal lain yang juga ditekankan oleh Presiden dalam pertemuan itu adalah pentingnya pemahaman keterkaitan antara pangan dan kemiskinan. Semua peserta pertemuan sepakat dengan Presiden bahwa dalam tiga tahun terakhir penurunan angka kemiskinan sangat erat kaitannya dengan stabilnya harga beras pada tingkat yang sewajarnya. ?Untuk itu harus dijaga, karena dengan adanya kenaikan harga beras ditingkat konsumen seperti sekarang ini sudah cukup mengkhawatirkan, sehingga usaha penanggulangan kemiskinan yang sedang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,? ujar Bayu menjelaskan beberapa poin dari hasil pertemuan tersebut.
Baca juga Impor Beras Khusus Tak Dijual Umum, Ini Penjelasan Kementan
Selain itu disampaikan kepada presiden, bahwa serangan hama wereng coklat juga sudah mulai meluas. Untuk itu harus dicari dan diusahakan pencegahan secara menyeluruh agar tidak berdampak dua tiga tahun ke depan.
Terakhir Bayu Krisnamurti yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan ini menjelaskan, ?Sebagaimana pertemuan Presiden dengan para ahli, terutama beliau mendengarkan dan menyerap masukan-masukan, nanti kemudian dikomunikasikan lagi. Dengan demikian komunikasi akan dijalin terus, dan pada saat dibutuhkan kita bisa dipanggil lagi.”
Baca juga Ombudsman: Ada Gejala Maladministrasi Rencana Impor Beras
Dalam pertemuan tersebut, anehnya Presiden tidak menyertakan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Sumber Bernas di Istana Negara menyebutkan, bahwa saat pertemuan dengan para ahli pangan dan pertanian tersebut tidak ada agenda pertemuan antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dengan Presiden. Sumber tersebut juga mengatakan ada satu Menteri dan satu Kemenko terkait yang hadir. Ketika ditanyakan siapa menteri tersebut dia mengelak mengatakannya. Ada Apa Dengan Menteri Pertanian sehingga tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut?
Semoga pertemuan antara Presiden dengan para akademisi, ahli pangan, dan pertanian tersebut dapat menjawab masalah pangan dan perberasan kita saat ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi. Jangan sampai kegaduhan ini dimanfaatkan untuk kepentingan politis, mengingat sudah mendekatnya tahapan pemilihan Presiden 2019.(RT)
