JAKARTA, BERNAS.ID – Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tidak perlu pengamanan khusus terkait rencana Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar Reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta, pada 2 Desember 2019 mendatang.
?Enggak perlu pengamanan khusus,? kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Menurutnya, aparat kepolisian sudah memiliki protap dalam melakukan pengamanan aksi-aksi yang digelar oleh masyarakat di ruang publik.
?Sudah ada SOP-nya. Aparat kita sudah bagus kok,? ujarnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan polisi akan mengkaji izin acara Reuni 212 jika pihak penyelenggara mengirimkan surat pemberitahuan.
?Kalau ada surat pemberitahuan ke kepolisian akan kami analisir. Kami juga memerlukan intelejen,? kata Argo di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (21/11).
Ditegaskannya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan massa adalah hak warga negara. Tetapi hal itu harus sejalan dengan aturan.
Dijelaskan Argo, data intelejen diperlukan untuk merencanakan langkah yang harus dilakukan kepolisian untuk mengamankan suatu acara.
?Tentu kami akan berkolaborasi dengan TNI untuk pengamanan. Seandainya surat pemberitahua sudah masuk kepolisian,? tuturnya.
Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak mengklaim panitia sudah mengantongi izin menggelar acara Reuni 212 dari Polda Metro Jaya dan manajemen Monas sebagai lokasi acara.
?Perizinan sudah clear. Dari pemberitahuan kepada aparat dan kepada manajemen Monas, semua sudah,? kata Yusuf Martak. (sbh)
