JAKARTA, BERNAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya akan mengawal arus uang negara yang digelontorkan untuk pengadaan laptop dan alat-alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terkait dengan program Digitalisasi Sekolah 2021. KPK menghimbau agar penggunaan uang dalam jumlah besar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta pengoperasian programnya dijalankan sesuai dengan proses dan mekanisme yang diatur oleh pemerintah.
“KPK dan tentu aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara,” tegas Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, pada hari Selasa (3/8). “KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.”
Pernyataan Ali yang mewakili KPK ini sekaligus menjawab Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Sahroni, yang meminta KPK agar ikut serta dalam mengawasi program pengadaan laptop oleh pemerintah. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8), Sahroni mengingatkan potensi korupsi yang kudu diantisipasi KPK pada jalannya program ini.
Baca juga: Yogyakarta Darurat Obat Covid, Hanya Cukup untuk 90 Pasien
“Buat kami di komisi III, pengadaan apapun yang sifatnya menggunakan anggaran itu harus sangat diperhatikan KPK dalam segala prosesnya,” jelas Ahmad. “Hal itu tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi. Apalagi ini jumlahnya kan besar.”
Menurut Sahroni, dirinya tak mempermasalahkan harga laptop yang menjadi kontroversi di masyarakat. Sahroni mengatakan bahwa hal yang paling penting bagi DPR adalah pengawasan KPK pada pelaksanaan proyek ini.
“Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah, saya ingin serahkan saja ke KPK agar mengawasi dengan ketat proyek ini,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, program pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dibawah kepemimpinan Menteri Nadiem Anwar Makarim menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk program ini mencapai 10 juta rupiah per unitnya.
Kendati demikian, Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud Ristek, M. Samsuri, segera mengklarifikasi kabar kontroversial tersebut. Samsuri meluruskan bahwa dana yang dianggarkan tidak hanya untuk laptop, melainkan juga produk TIK lain.
Baca juga: Sleman Komitmen Vaksinasi Warganya dengan Penambahan Stok Vaksin
“Dari situ sudah tergambar tidak mungkin Rp10 juta (untuk satu unit laptop), jadi pasti jauh di bawahnya,” terang Samsuri.
Lebih lanjut, Kemendikbud Ristek telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 triliun dalam program Digitalisasi Sekolah. Bantuan berupa laptop, access point, konektor, layar proyektor, speaker aktif hingga internet router akan didistribusikan ke sekolah-sekolah di penjuru daerah. Di tahun 2021 sendiri, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 3,7 triliun untuk program tersebut.
