JAKARTA, BERNAS.ID – Sejumlah pegawai aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke pimpinan KPK, Firli Bahuri dan jajarannya, agar mengacu pada rekomendasi Ombudsman RI (ORI) mengenai pengangkatan 75 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Puluhan karyawan KPK, termasuk diantaranya Novel Baswedan, sebelumnya dinonaktifkan akibat tak lulus Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK).
“Kami meminta pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi ASN untuk menunjukkan komitmen KPK untuk patuh dengan hukum yang berlaku,” jelas perwakilan pegawai KPK dalam surat resmi yang diterbitkan pada hari Minggu (15/8).
Total 518 pegawai KPK yang telah resmi menjadi ASN tersebut mendesak hal tersebut supaya citra KPK sebagai lembaga negara yang patuh hukum di mata publik tetap terjaga. Tidak hanya itu, dalam surat tersebut juga dituliskan KPK seyogyanya tak mengingkari hak konstitusional pegawai seperti yang direkomendasikan ORI.
“Meminta pimpinan KPK segera mengangkat pegawai KPK yang dinyatakan TMS menjadi ASN untuk menunjukkan komitmen KPK untuk patuh dengan hukum yang berlaku, menjaga kepercayaan publik serta tidak mengingkari hak konstitusional para pegawai sesuai rekomendasi ORI yang sejalan dengan arahan Presiden dan putusan MK,” berikut isi surat tersebut.
Para pegawai KPK tersebut berpendapat, seharusnya KPK dapat menjadi contoh bagi lembaga negara penegak hukum lain dan melaksanakan tindakan korektif ORI. Mereka juga menilai bahwa Ombudsman telah membongkar persoalan yang ada di tubuh KPK dengan merilis hasil pemeriksaan terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN pada 21 Juli lalu.
Pada pernyataan tersebut, para pegawai KPK juga berharap agar pimpinan KPK tetap menjaga integritasnya dengan tetap memegang teguh nilai-nilai KPK yang selama ini dijaga. Nilai-nilai tersebut merupakan semangat masyarakat pasca reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca juga: KPK vs Ombudsman Saling Serang, Surat Keberatan Dilayangkan
“KPK selama ini dikenal memegang nilai-nilai yang kuat sehingga sudah semestinya tetap mempertahankan semangat berani jujur, hebat!” tegas mereka. “Bukan berani jujur, pecat!”
Seperti diketahui sebelumnya, Ombudsman RI mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang dengan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran prosedural dalam pembuatan dan pelaksanaan TWK. Terkait hal tersebut, ORI merekomendasikan tindakan korektif kepada KPK yakni segera mengangkat 75 pegawai yang dicopot jabatannya menjadi ASN.
Kendati demikian, KPK merespon LAHP Ombudsman dengan menyerang balik dan menyatakan sejumlah poin keberatan KPK. Hingga saat ini, KPK terlihat bergeming untuk melakukan koreksi yang direkomendasikan oleh Ombudsman RI.
