JAKARTA, BERNAS.ID – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan kebijakan vaksin booster yang berbayar masih sebatas wacana. Belum ada keputusan apapun terkait vaksin booster berbayar meski sebelumnya ada rencana kebijakan vaksin booster dengan skema gratis dan berbayar.
Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes mengatakan, vaksin booster belum ada keputusan final untuk menanggapi hasil survei 70 persen warga yang menolak vaksin booster berbayar. Survei tersebut dilakukan dengan metode daring dinKawalCovid-19, Change.org dengan 8.299 responden dari seluruh Indonesia di bulan Agustus 2021.
“Kita lihat dulu situasi ke depan dan menunggu rekomendasi dari WHO,” katanya, Jumat (1/10/2021).
Baca Juga: Masyarakat Perlu Vaksin Booster, Ini Komentar Pakar Virologi
Lanjut tambahnya, kebijakan vaksin booster berbayar sifatnya masih dinamis dan akan terus berkembang ke depan. Ia mengatakan Kemenkes saat ini masih fokus untuk mengakselerasi program vaksinasi nasional dosis satu dan dua yang telah berjalan hampir 9 bulan. “Saat ini pemerintah juga tengah fokus mengejar angka capaian vaksinasi pada warga lanjut usia,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada 25 Agustus lalu sempat menyinggung kebijakan vaksin booster berbayar. Ia menyebut vaksin booster masyarakat umum sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Jokowi.
Budi mengatakan, vaksinasi booster akan menggunakan dua skema pembayaran, Pertama, bagi peserta BPJS Kesehatan yang golongan penerima bantuan iuran (PBI), mereka akan dibiayai negara. Kedua, untuk golongan masyarakat non-PBI, biaya akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. “Vaksin booster tidak akan mahal, menurut perhitungan pemerintah, harga suntikan akan berkisar Rp100 ribu,” tukasnya. (jat)
