JAKARTA, BERNAS.ID- Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan program pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2022 sebesar Rp 414 triliun. Dibanding tahun 2021, anggaran ini turun 44,41 persen dari Rp 744,77 triliun yang dialokasikan tahun ini.
Anggaran PEN ini dibagi menjadi tiga klaster, yakni klaster kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, klaster perlindungan sosial/perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,8 triliun, dan klaster penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp 141,4 triliun.
“Untuk tahun 2022 kita tetap melakukan juga PC PEN Rp 414 triliun yang terdiri dari area kesehatan, perlinsos dan penguatan ekonomi,” kata Sri Mulyani, Selasa (23/11/2021).
Ia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran PC PEN untuk tahun depan untuk berjaga-jaga. Dia meminta pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga tetap fleksibel karena COVID-19 masih ada.
Baca juga: Terdampak Covid, Sri Mulyani: Dunia Habiskan US$ 11 Triliun
“Artinya tetap berjaga, dan COVID-19 akan betul-betul pulih dan kegiatan masyarakat akan meningkat lagi, sehingga kegiatan masyarakat, sosial ekonomi, keuangan, semua bisa berjalan. Tapi kita akan tetap berharap yang terbaik, namun harus siap bila terjadi hal yang tidak kita inginkan,” kata dia.
Baca juga: Sri Mulyani Tegaskan Sembako Premium Kena Pajak Pertambahan Nilai
Secara rinci, anggaran klaster kesehatan digunakan untuk testing, tracing, treatment, perawatan pasien COVID-19 dengan cost sharing BPJS, obat COVID-19, insentif nakes, pengadaan vaksin, insentif perpajakan vaksin, serta penanganan dan antisipasi kesehatan lainnya.
“Vaksinasi masih penting, testing tracing penting. Treatment diminimalkan karena tahun 2021 belanja yang paling besar adalah untuk bayar pasien COVID-19 di RS yang mencapai mendekati Rp 100 triliun. Ini belanja yang besar,” beber Sri Mulyani.
Sedangkan anggaran klaster perlindungan sosial digunakan untuk PKH 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, Kartu Prakerja untuk 2,9 juta peserta, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, BLT desa, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial lainnya.
Sementara itu, anggaran penguatan pemulihan ekonomi nasional meliputi infrastruktur konektivitas, pariwisata ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, kawasan industri, dukungan UMKM/korporasi, investasi pemerintah, dan insentif perpajakan.
“APBN kita bekerja terlalu keras, kita harus mulai sehatkan APBN, defisit diturunkan. Dan ini kombinasi penerimaan negara yang ditingkatkan dan belanja yang berkualitas merupakan keharusan,” pungkasnya. (den)
