BRUNEI DARUSSALAM, BERNAS.ID – Indonesia perlu merumuskan strategi yang tepat untuk mengantisipasi pembukaan kembali pintu masuk bagi pekerja asing ke Brunei Darussalam pasca pandemi Covid-19, terutama untuk meningkatkan kehadiran Pekerja Migran Indonesia (PMI) terampil dan semi terampil di Brunei.
Hal ini menjadi topik utama diskusi para pemangku kepentingan nasional pada kegiatan Focus Group Discussion “Kebijakan Penempatan PMI Terampil di Brunei Darussalam di Masa Endemi (Pasca Pandemi) Covid-19” yang diselenggarakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan pada hari Kamis (16/12/2021).
“Indonesia perlu prioritaskan kebijakan pengiriman PMI terampil keluar negeri, termasuk ke pasar tenaga kerja Brunei Darussalam, yang cukup menjanjikan,” ungkap Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Dr. Sujatmiko.
Baca Juga : Huawei Seeds for the Future 2021, Siapkan Talenta Digital Hadapi Tren Baru Pekerjaan Masa Depan
“Mengurangi ketergantungannya terhadap minyak, Brunei gencar mendorong diversifikasi ekonomi ke berbagai sektor. Peningkatan aktivitas ekonomi ini tidak seluruhnya dapat dipenuhi pekerja lokal, sehingga memerlukan dukungan pekerja asing. Pasca pandemi Covid-19 perlu dimanfaatkan untuk melakukan pergeseran postur penempatan PMI di Brunei Darussalam,” jelasnya.
“Penempatan PMI terampil dan semi terampil akan lebih menguntungkan Indonesia dan PMI itu sendiri karena penghasilan yang lebih besar dan pelindungan hak-hak yang lebih baik,” imbuhnya.
Terkait dengan PMI sektor domestik di Brunei Darussalam, Sujatmiko menyebut, sektor domestik hanya akan dikirim jika MOU yang sudah dibahas sejak 2013 dapat diselesaikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2017 mengenai Pelindungan PMI.
Baca Juga : WNA Boleh Masuk Indonesia Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, yang berkesempatan hadir menyampaikan, informasi terkini penempatan PMI di Malaysia beserta aspek pelindungannya.
Narasumber lainnya yakni Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan, Direktur Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika BP2MI Devriel Sogia, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Seoul Tri Wahyuni, dan Atase Ketenagakerjaan KBRI BSB Archimidiyanto Martadi.
Hadir sebagai penanggap yaitu Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Dr. Jelly Leviza dan para undangan dari Pusat Studi ASEAN di berbagai universitas.
Dalam diskusi, diperoleh masukan dan rekomendasi strategi ke depan, antara lain yakni mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperbaiki dan memperkuat ekosistem penempatan PMI terampil dan semi terampil keluar negeri; mengidentifikasi dan melakukan kajian mendalam atas setiap sektor potensial di Brunei Darussalam; dan bekerja sama dengan universitas dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Menurut data Departemen Perencanaan dan Statistik Ekonomi, jumlah warga asing di Brunei berkurang dari sekitar 94.200 orang pada 2019 menjadi 83.900 orang pada 2020. Jumlah ini termasuk pekerja asing yang berkurang 18.3% dari 74,300 orang pada 2019 menjadi 60,700 orang pada 2020.
Sementara berdasarkan Survei Angkatan Kerja Brunei 2020, PMI tercatat sebagai kelompok pekerja asing terbesar sejumlah 21.654 orang. Meskipun demikian, proporsi PMI yang bekerja pada sektor domestik masih lebih besar dari PMI terampil dan semi terampil. (cdr)
