Yogyakarta, HarianBernas.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta anggaran program pemerintah disusun secara detail agar menutup celah korupsi sebelum ajukan ke DPR, Selasa (25/10).
“Saat maju ke DPR sudah detail sehingga ketika disetujui bisa langsung dijalankan,” jelas Agus dalam sambutan acara “Anti Corruption Summit 2016” di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Agus menyebut berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak perlu membuat pemerintah di daerah takut untuk mengeksekusi program selama perencanaannya disusun secara detail dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Masalahnya banyak program yang disetujui DPR masih berupa 'gelondongan' sehingga 'pekerjaan rumah'-nya banyak,”imbuhnya.
Agus mengambil contoh parlemen di Amerika Serikat, yaitu pemerintah telah menyusun secara mendetail anggaran pegawai.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyinggung gencarnya langkah pemberantasan korupsi dari KPK membuat pemerintah daerah takut menjalankan programnya.
Bagi Kalla, di dunia, Indonesia berada di urutan nomor satu untuk pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, belum ada negara lain di dunia yang mampu mengungguli rekor pemberantasan koruptor di Indonesia.
