PONTIANAK,HarianBernas.com– Kasus dugaan rencana permufakatan jahat yang mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR RI Setya Novanto bisa dimulai dari rekaman pembicaraan antara Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin, pengusaha M Reza Chalid dan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, pembicaraan yang ada dalam rekaman tersebut sudah bisa dijadikan alat bukti dan atau alas hukum oleh penegak hukm, termasuk KPK, bahwa telah terjadi rencana permufakatan yang mengatasnamakan atau setidaknya menjual nama presiden dan wakil presiden tanpa sepengetahuan mereka. “KPK bisa menjadikan rekaman pembicaraan sebagai pintu masuk untuk menyelidiki,” kata Sofyano Zakaria saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/12).
Dikatakan, karena kasus itu sudah menyangkut dan “menjual” nama dan jabatan presiden dan wakil presiden, maka bisa diyakini publik sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap lembaga kepresidenan dan menyangkut pula harkat dan martabat negara. Karena itu, menurut Sofyano, kasus itu harus diselesaikan secara hukum dan tidak hanya berakhir di ranah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebab kasus ini tidak hanya menyangkut SN sebagai Ketua DPR RI tetapi juga erkait dengan seorang pengusaha, MRC, yang tak bisa disidangkan dalam MKD tetapi harus pada ranah peradilan umum.
Menurut Sofyano, sikap Presiden Joko Widodo yang marah atas fitnah yang dialamatkan kepadanya terkait pembicaraan pada rekaman suara antara MS, MRC dan SN pada kasus Freeport sebagai hal yang manusiawi.
Menurut Sofyano, siapa pun akan bereaksi seperti yang dilakukan presiden. Apalagi dialamatkan kepada kepala negara, pemimpin bangsa Indonesia. Penyebutan nama Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam pembicaraan terkait kontrak perpanjangan Freeport, menurut Sofyano, semakin sangat menjatuhkan martabat bangsa, karena Jokowi dan JK adalah Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan masih memegang jabatan.
Dikatakan, jika rekaman itu tak terpublikasikan ke masyarakat maka sangat mungkin “permufakatan” itu terjadi. Selain itu mungkin bisa saja dimanfaatkan oleh mereka yang berkepentingan yang terlibat dalam pembicaraan yang direkam tersebut.
Sofyano juga menambahkan bahwa pembicaraan antara sosok pengusaha MRC dengan SN juga bisa dipahami sebagai cara untuk “menekan” secara halus kepada Maroef Syamsoedin, Presiden Direktur Freeport, agar Freeport terpengaruh dan berkemungkinan menyetujui rencana tersebut. Dan terlepas dari persoalan apakah pembicaraan SN itu akan dinilai melanggar atau tidak melanggar kode etik anggota DPR yang sedang disidangkan MKD, menurut Sofyano, yang jelas pembicaraan tersebut benar terjadi dan nyaris tak dibantah oleh pihak yang terlibat dalam kasus rekaman tersebut dalam persidangan MKD bahwa itu palsu atau hasil rekayasa teknologi. Dengan demikian, ini bisa dipahami publik ada 'rencana' permufakatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengatas namakan presiden dan wakil presiden.
“Karena ini menyangkut harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara, seharusnya penegak hukum menyikapi secara serta merta dan sesegera mungkin. Artinya KPK, Kejaksaan Agung dan Polri harus segera bertindak,” kata Direktur Puskepi ini.
