YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Tiga pasangan kepala daerah terpilih di tiga Kabupaten di DIY yakni Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Sleman dilantik pada hari ini Jumat, 26 Februari 2021 oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta.
Di Kabuputen Sleman ada pasangan Kustini Sri Purnomo dan Danang Maharsa yang memperoleh 217.921 suara, kemudian pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo di Kabupaten Bantul mendapatkan suara 306.563 suara. Sementara Pilkada di Kabupaten Gunungkidul pasangan Sunaryanta dan Heri Susanto meraih 155.878 suara.
Terkait dengan pelantikan terhadap tiga pasangan kepala daerah terpilih hari ini, ada beberapa catatan kritis yang perlu Jogja Corruption Watch sampaikan, seperti JCW mengingatkan kepada kepala daerah terpilih di tiga Kabupaten di DIY untuk dapat memenuhi janji-janji politik saat kampanye sebelumnya.
“Sekadar mengingatkan kepada publik salah satu janji politik pasangan Kustini Sri Purnomo – Danang Maharsa adalah reformasi birokrasi berbasis digital. Janjinya saat itu dengan reformasi birokrasi berbasis digital meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tanggap, cepat, sigap dan bebas pungutan liar (pungli). Kemudian salah satu janji Kepala Daerah terpilih di kabupaten Bantul pasangan Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo adalah memberikan alokasi anggaran Rp 50 juta per tahun per dusun. Di Kabupaten Bantul terdapat 933 dusun. Masyarakat Bantul tinggal menghitung saja Rp 50 juta dikalikan 933 dusun. Nah, disituasi pandemi Covid-19 seperti saat ini pasti pula berdampak pada perekonomian dan keuangan daerah. Apakah janji memberikan Rp 50 juta per tahun per dusun di Kabupaten Bantul dapat direalisasikan? Kita tunggu dan ditagih saja.
Lalu pasangan terpilih Sunaryanta dan Heri Susanto di Pilkada Kabupaten Gunungkidul. Salah satu janji politik pasangan ini adalah memperkuat sektor UMKM, investasi dan pariwisata yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Kita harapkan investasi yang ramah lingkungan dan betul-betul dapat mensejahterakan masyarakat Gunungkidul,” katanya Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, Jumat (26/2/2021) kepada Bernas.id.
Selanjutnya, JCW mengingatkan kepada kepala daerah terpilih untuk menjadi pemimpin di daerah bukan untuk berdagang kekuasaan dan mencari sesuatu untuk balik modal yang harus dikembalikan, dengan melakukan perilaku koruptip.
“Diharapkan di 100 hari kerja pertama para kepala daerah terpilih dapat menjalankan program-program prioritas pada saat janji kampanye dulu. Bukan malah 100 hari kerja pertama kepala daerah terpilih disibukkan dengan konsolidasi bagi-bagi kekuasaan karena balas budi,” tambahnya.
JCW juga mengajak kepada pemilih untuk mengawal dan menagih janji-janji kepala daerah terpilih tersebut. (cdr)
