YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian baru saja melaksanakan rapat koordinasi pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Kota Yogyakarta, Senin (14/12/2020).
Pembahasan terkait refleksi Pilkada serentak 2020 tersebut juga dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Usai rapat Mahfud menyampaikan, Pemerintah telah berhasil mengatasi kekhawatiran banyak kalangan yang dulu sempat muncul terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Mahfud, banyak desakan dari berbagai kalangan agar Pemerintah menunda pesta demokrasi yang digelar 9 Desember 2020 karena alasan bahaya kesehatan, namun tidak terbukti.
“Karena menurut mereka kalau Pilkada dilaksanakan akan muncul Klaster Pilkada. Sehingga ada yang menghitung model matematik di kampus. Dan kami berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu,” katanya.
Mahfud meneruskan, sebelumnya, diprediksikan oleh para ahli bahwa 3.200.000 jiwa akan terinfeksi COVID-19 ketika pilkada tetap dilaksanakan. Sehingga muncul desakan agar pemerintah harus memilih menyelamatkan rakyat atau tetap melaksanakan Pilkada.
“Ada yang menghitung, akan ada 3,2 juta terinfeksi kalau pilkada tidak ditunda. Sehingga ada yang meminta pemerintah harus memilih selamatkan rakyat atau tetap laksanakan Pilkada,” ujarnya sambil menegaskan bahwa hingga hari ini belum terdapat kasus baru pasca Pilkada serentak 2020.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebelumnya menyampaikan, sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, di mana proses rekapitulasi masih berlangsung, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bantul terhitung telah mencapai 81,3%, Kabupaten Sleman 76,27%, dan Kabupaten Gunungkidul 80,82%. Sehingga persentase akumulatif tingkat partisipasi di tingkat DIY telah mencapai 79,17%. Persentase sementara ini menurutnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlibat aktif membangun demokrasi di wilayah DIY.
“Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh
pihak yang terlibat, karena mampu menjalankan strategi double gardan, memfasilitasi tumbuh kembang demokrasi, dengan tetap disiplin dan tegas melaksanakan protokol kesehatan,” katanya. (den)
