JAKARTA, BERNAS. ID – Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto minta Presiden Prabowo Subianto, segera menata ulang kebijakan dan pengorganisasian pengembangan riset-teknologi (ristek) Nasional. Karena, saat ini terjadi tumpang-tindih tugas dan fungsi beberapa lembaga dalam menangani masalah ristek.
“Akibatnya upaya pengembangam ristek Nasional sulit dilakukan karena terkendala koordinasi antarlembaga dan persaingan ego-sektoral,” kata Mulyanto di Jakarta, Sabtu (16/11/24).
Mulyanto menganggap, sekarang ini tidak jelas lembaga yang berfungsi pembuat kebijakan (policy making body) dengan lembaga yang bertugas mengimplementasikan kebijakan (implementing body) dalam urusan Riset-Teknologi.
Baca Juga : APHA Indonesia- BRIN Komitmen Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
“Saatnya menertibkan masalah ini agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang-tindih fungsi dalam penyelenggaraan urusan Riset-Teknologi di Indonesia,” ujar Sekretaris Kementerian Ristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Mulyanto menambahkan, Kementerian atau Menteri sebagai pejabat politik yang merupakan Anggota Kabinet, mestilah berperan sebagai kepala dalan urusan ristek dan dibantu oleh badan/lembaga di bawahnya.
Sebagai policy making body Kementerian memiliki fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam urusan Riset-Teknologi.
Baca Juga : UIN Yogyakarta Bersama BRIN Rumuskan Strategi Pembiayaan Bencana Efektif
Sementara badan/lembaga riset dan teknologi di bawahnya seperti BRIN atau lembaga lain yang akan dibentuk, adalah sebagai implementing body yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan riset dan pengembangan Iptek.
Selain itu, Kementerian juga dapat mengembangkan dan menjalankan instrumen kebijakan untuk mendorong pelaksanaan riset dan teknologi di badan/lembaga riset melalui pemberian insentif riset, training, fasilitasi dan dukungan lainnya.
“Hal lain yang perlu dipikirkan juga kita perlu merevitalisasi pembangunan bidang ketenaganukliran serta bidang keantariksaan-penerbangan, yang selama ini terkesan mandeg dilebur dalam BRIN. Perlu dibentuk kembali BATAN dan LAPAN,” ujar Anggota Komisi Energi dan Ristek DPR RI Periode 2019-2024. (FIE)
