YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Gerakan Indonesia Makmur (GIM) merupakan organisasi kemasyarakatan yang lahir dari semangat relawan pasca pemilu, menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi bangsa.
Alih-alih bubar setelah pesta demokrasi, GIM justru menyusun presidium dan meluncurkan berbagai program nyata.
Momentum peringatan hari jadi ke-2 pada 7 Mei 2026, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional, dijadikan ajang untuk menyuarakan dua isu penting: pembinaan karakter generasi muda dan penolakan terhadap perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat, Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Dalam seminar bertema “Dengan Kemandirian Kita Bangkit, Dengan Karya Kita Bela Negeri” di Gedung DPD RI DIY, Jumat (15/5/2026), Ketua GIM, Sri Samiasih menekankan, pentingnya pendampingan remaja, khususnya terkait kesehatan mental. Program ini telah berjalan sejak Januari 2026.
Baca Juga : Indonesia Dianggap Terancam Dijajah Amerika karena ART
“Kami tidak menghakimi, tapi berusaha memahami persoalan mereka dan mendampingi tumbuh kembang agar memiliki mental kuat,” ujar Sri Samiasih.
Namun, di balik semangat membangun generasi muda, Sri Samiasih menyampaikan, kekhawatiran besar terhadap ART yang ditandatangani pemerintah pada 18 Februari 2026.
Menurutnya, perjanjian ini berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi dan mematikan industri dalam negeri.
“Produk asing bisa bebas masuk tanpa mengikuti aturan kita, bahkan tanpa label halal. Ini ancaman nyata bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Sebagai bentuk sikap, GIM mengirimkan surat resmi penolakan ART kepada pimpinan DPR RI. Langkah ini diambil karena jika hingga 19 Mei 2026 DPR tidak menolak, maka seluruh klausul ART akan otomatis berlaku dan mengikat Indonesia.
Ketua Panitia Seminar, Agus Hartono, menyoroti ketimpangan isi perjanjian. Indonesia dibebani 36 kewajiban, termasuk penyesuaian regulasi nasional dan kewajiban berinvestasi di Amerika Serikat, sementara pihak AS tidak memiliki kewajiban balasan.
“Janji penurunan tarif hanya berlaku untuk lima komoditas mentah, dengan syarat teknis dan biaya sertifikasi yang mahal. Bebannya nyata, manfaatnya semu,” jelas Agus.
Dalam suratnya, GIM menuntut pemerintah agar menempatkan kepentingan bangsa sebagai dasar utama perjanjian internasional, serta mendesak DPR untuk menolak ART demi menyelamatkan ekonomi nasional.
Baca Juga : Produk Amerika Yang Beredar Di Indonesia Dipastikan Kantongi Label Halal
Agus juga mengajak masyarakat bersatu menyuarakan penolakan.
“Kami bergerak di dua jalur yaitu membangun karakter anak bangsa, sekaligus memastikan mereka hidup di bawah kedaulatan ekonomi yang kuat,” pungkasnya.
Gerakan Indonesia Makmur menegaskan perannya bukan hanya sebagai wadah relawan, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang peduli pada masa depan generasi muda dan kedaulatan ekonomi bangsa.
Dengan pendampingan remaja dan sikap tegas menolak ART, GIM menempatkan diri sebagai bagian dari perjuangan menjaga masa depan Indonesia. (cdr)
